JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-14 yang diraih secara berturut-turut oleh kementerian tersebut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Usai menerima LHP, Dalu Agung Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas komitmen dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujarnya.
Menurutnya, raihan tersebut merupakan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 dan menjadi bukti konsistensi kementerian dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Meski demikian, Dalu menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan. Ia meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi maupun temuan BPK yang masih perlu diselesaikan.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Memasuki Semester II Tahun Anggaran 2026, ia juga mengingatkan seluruh unit kerja agar mempercepat pelaksanaan program serta mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.
Dalu optimistis target kinerja Kementerian ATR/BPN pada tahun 2026 dapat tercapai melalui koordinasi yang semakin kuat serta pelaksanaan program yang konsisten di seluruh jajaran.
Pada kesempatan tersebut, opini WTP juga diterima sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Sekjen ATR/BPN didampingi Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI.
