YOGYAKARTA – PDI Perjuangan menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia harus menjadi momentum koreksi nasional untuk memperkuat supremasi konstitusi, memulihkan etika demokrasi, dan menegakkan supremasi hukum.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar menyangkut pergantian pejabat negara. Akan tetapi juga berkaitan dengan legitimasi kekuasaan dan tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat.
Hasto mengatakan, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap praktik demokrasi di Indonesia. “Demokrasi prosedural yang mengabaikan etika dan moral, meskipun mendapat dukungan hukum kekuasaan, dinilai dapat berujung pada kerapuhan kehidupan bernegara,” tuturnya.
Dalam perspektif Pancasila dan ajaran Bung Karno, lanjut Hasto, kekuasaan seharusnya lahir dari proses memahami persoalan rakyat, bangsa, dan negara. Legitimasi pemimpin juga harus dibangun melalui gagasan, pemikiran, serta perjuangan untuk kepentingan rakyat.
Ia menegaskan, Republik Indonesia dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa maupun kekuasaan yang diwariskan melalui budaya feodal.
PDI Perjuangan juga menekankan setiap proses politik yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, serta kepentingan rakyat. Seluruh proses tersebut harus berlangsung melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil.
Dari aspek konstitusi, Hasto menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, tidak seorang pun boleh berada di atas hukum dan konstitusi.
Ia mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persyaratan usia minimum dan pendidikan Wakil Presiden, Hasto menyatakan putusan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.
Menurutnya, pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah berlangsung.
PDI Perjuangan juga menghormati hak konstitusional setiap warga negara, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum. Namun, seluruh proses ketatanegaraan harus diselesaikan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan UUD 1945.
Dari sisi etika politik, Hasto berpandangan demokrasi tidak cukup hanya bertumpu pada prosedur hukum, tetapi juga harus dibangun di atas moralitas dan keteladanan pemimpin. Sesuatu yang sah secara prosedural tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis kepada rakyat.
Ia menegaskan jabatan publik bukan instrumen ambisi pribadi ataupun sarana melanggengkan kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan.
Ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Hasto mengutip prinsip Satyam Eva Jayate atau kebenaran pada akhirnya akan menang sebagai landasan kehidupan bernegara.
PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum memperbaiki praktik penyelenggaraan kekuasaan, memperkuat independensi lembaga negara, menegakkan supremasi hukum, dan memulihkan etika demokrasi.
“Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat,” demikian Hasto (bams)
