GUNUNGKIDUL – Penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul terus berlanjut. Puluhan kader dan pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPD Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026).
Mereka mendesak musda yang menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai Ketua DPD Golkar Gunungkidul periode 2026–2031 diulang. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan hasil musda XI yang digelar pada 9 November 2026 di Kantor DPD Golkar DIY.
Mereka menilai pelaksanaan musda menyisakan persoalan organisasi, terutama terkait pemberhentian 14 pengurus PK menjelang pemilihan ketua.
Mantan Ketua PK Golkar Ponjong, Supriyono, dalam orasinya mengatakan pelaksanaan musda bermasalah karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan organisasi partai. Persoalan bermula dari penundaan musda yang semestinya digelar pada 8 November 2025, tetapi terus mengalami kemunduran hingga akhirnya diambil alih DPD Golkar DIY.
Polemik semakin meruncing setelah 14 PK diberhentikan dan digantikan pengurus pelaksana tugas (Plt) menjelang musda. “Kami diberhentikan secara mendadak. Hal ini juga menyalahi aturan,” kata Supriyono.
Menurut dia, pemberhentian tersebut menjadi persoalan serius karena pengurus kecamatan merupakan bagian dari pemilik hak suara dalam musda. Ia mempertanyakan keputusan mengganti 14 PK menjelang pemilihan ketua DPD Golkar Gunungkidul.
Supriyono menduga pergantian pengurus kecamatan turut memengaruhi komposisi pemilik suara dan proses penetapan ketua secara aklamasi. “Kami tidak bisa menerima hasil itu. Kami akan melakukan serangkaian upaya agar musda digelar kembali,” tegasnya.
Selain menggelar demonstrasi, para kader yang keberatan juga telah mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Mereka meminta DPP menelaah pelaksanaan Musda XI, termasuk keputusan pemberhentian 14 pengurus PK.
Sementara itu, Dewan Penasihat Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, mengkritik pengelolaan organisasi DPD Golkar DIY. Ia menyoroti dugaan intimidasi terhadap sejumlah pengurus PK agar mendukung calon ketua tertentu. “Kalau partai dikelola secara brutal seperti ini, mau jadi apa Golkar?” tanyanya.
Seperti duberitakan, Musda XI Golkar Gunungkidul digelar pada 9 November 2026 di Kantor DPD Golkar DIY. Dalam forum tersebut, Eri Agustin Sudiati ditetapkan sebagai Ketua DPD Golkar Gunungkidul periode 2026–2031 secara aklamasi setelah dinyatakan menjadi satu-satunya bakal calon yang memenuhi persyaratan.
Menanggapi aksi penolakan tersebut, mantan Ketua DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho, mengatakan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi maupun orasi merupakan hal yang sah. Ia mempersilakan kader yang keberatan menyampaikan aspirasi kepada DPD Golkar DIY selaku panitia musda.
Menurut Heri, jika terdapat sengketa dalam pelaksanaan musda, kader dapat menempuh mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai di DPP Golkar.
Ia juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan aman serta tidak berujung pada perusakan fasilitas kantor.
Polemik hasil Musda XI Golkar Gunungkidul selanjutnya menjadi persoalan internal yang menunggu penyelesaian di tingkat partai. Para kader yang menolak berharap DPP Golkar menindaklanjuti keberatan mereka, terutama menyangkut pemberhentian 14 pengurus PK menjelang pelaksanaan musda (bams)











