GUNUNGKIDUL – Sebanyak 14 pengurus kecamatan (PK) dan sejumlah kader Partai Golkar Gunungkidul menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar DIY, Senin (9/11/2026). Mereka menilai pelaksanaan Musda tersebut tidak sah karena diduga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta sejumlah ketentuan organisasi partai.
Musda XI yang diselenggarakan DPD I Partai Golkar DIY di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, secara aklamasi menetapkan Ery Agustin Sudiyanti sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Gunungkidul. Namun, hasil tersebut mendapat penolakan dari 14 PK yang mempersoalkan proses penyelenggaraan Musda, termasuk penerbitan surat pelaksana tugas (Plt) terhadap seluruh pengurus kecamatan. Penolakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Wonosari, Senin (9/11/2026).
Ketua PK Partai Golkar Ponjong, Supriyono, mengatakan Musda Golkar Gunungkidul semestinya dilaksanakan pada 8 November 2025. Namun, agenda tersebut berulang kali ditunda hingga akhirnya digelar pada November 2026.
Selama masa penundaan, pengurus PK dan kader di tingkat bawah telah berulang kali menyampaikan aspirasi agar Musda segera dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan organisasi. “Kami hanya ingin Musda dilaksanakan sesuai AD/ART dan mekanisme organisasi,” ujar Supriyono.
Ia menilai aspirasi pengurus kecamatan tidak mendapatkan tanggapan memadai dari jajaran DPD I Partai Golkar DIY maupun DPD II Partai Golkar Gunungkidul.
Supriyono juga mempersoalkan penerbitan surat Plt terhadap pengurus PK se-Gunungkidul yang menurutnya baru diterima pada Senin dini hari, beberapa jam sebelum Musda berlangsung.
Ia menilai pemberhentian pengurus PK dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Hak-hak kami sebagai pengurus PK tidak dihargai. Penerbitan Plt dilakukan mendadak,” tegasnya.
Supriyono merujuk Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar.
Menurut dia, ketentuan tersebut mengatur perpanjangan masa kepengurusan yang telah berakhir sampai terselenggaranya musyawarah pada tingkatan organisasi masing-masing.
Karena itu, ia mempertanyakan dasar penerbitan keputusan Plt terhadap pengurus PK yang dinilainya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
Penolakan serupa disampaikan Ketua PK Partai Golkar Panggang sekaligus Koordinator Relawan Golkar Dapil 5, Haryanto. Ia menilai penentuan kepemimpinan Golkar di tingkat kabupaten seharusnya mengakomodasi aspirasi pengurus kecamatan sebagai representasi kader di akar rumput.
Menurut Haryanto, pengurus PK semestinya memiliki ruang untuk menentukan arah kepemimpinan partai, bukan sekadar mengikuti keputusan pimpinan di tingkat atas.
“Yang berhak menentukan pimpinan partai adalah akar rumput atau PK,” kata Haryanto.
Ia mengungkapkan, sebelumnya terdapat pemanggilan terhadap 16 pengurus PK oleh Ketua DPD I Partai Golkar DIY, Singgih. Dalam pertemuan tersebut, menurut Haryanto, disampaikan arah dukungan terhadap salah satu calon, yakni Ery Agustin.
Haryanto mengaku menolak ajakan tersebut karena menilai proses penentuan kepemimpinan seharusnya memberikan ruang bagi aspirasi pengurus di tingkat kecamatan.
Ia juga menolak keputusan penerbitan Plt terhadap seluruh pengurus PK yang menurutnya dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Haryanto menilai langkah tersebut sebagai bentuk pemaksaan kehendak dalam proses reorganisasi partai.
Sementara itu, Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Gunungkidul, Ratno Bintoyo, menilai proses reorganisasi kali ini menyakitkan bagi kader di tingkat bawah.
Ia bahkan mempertanyakan penyebutan kegiatan tersebut sebagai Musda karena dinilai justru memangkas hak-hak pengurus PK.
“Bagi saya, kegiatan ini bukan Musda, tetapi memangkas hak-hak pengurus PK,” ujar Ratno.
Ratno juga mengkritik dugaan keterlibatan pimpinan DPD I Partai Golkar DIY dalam mengarahkan dukungan kepada salah satu calon. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan etika dan marwah seorang pemimpin partai.
Ia mengingatkan pengurus PK selama ini telah bekerja keras membesarkan Partai Golkar, termasuk dalam berbagai momentum politik dan Pilkada. Karena itu, mereka semestinya mendapatkan penghormatan serta ruang dalam pengambilan keputusan organisasi.
Ratno menegaskan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam persoalan tersebut. Ia mengaku hanya ingin memperbaiki kondisi internal Partai Golkar agar lebih baik ke depan.
Ia menyarankan para pengurus PK segera mengirimkan surat keberatan kepada DPP Partai Golkar agar pelaksanaan Musda XI Gunungkidul dievaluasi.
Ratno juga mempertanyakan konsistensi penerapan aturan organisasi, khususnya terkait penerbitan keputusan Plt terhadap pengurus PK.
Ia membandingkannya dengan dugaan pelanggaran etika berat berupa perbuatan asusila yang dituduhkan kepada Ketua DPD II Partai Golkar Gunungkidul.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan agar penerapan aturan organisasi tidak terkesan tebang pilih.
“Mengapa pengurus PK dikenai Plt, sementara dugaan pelanggaran etika berat tidak ditindaklanjuti?” katanya.
Ketiga tokoh tersebut menegaskan akan terus memperjuangkan keberatan melalui mekanisme organisasi. Mereka meminta DPP Partai Golkar turun tangan mengevaluasi pelaksanaan Musda XI Golkar Gunungkidul dan memastikan seluruh tahapan reorganisasi berjalan sesuai AD/ART serta peraturan partai.
Mereka menegaskan penolakan tersebut bukan semata-mata persoalan perebutan jabatan ketua, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi partai dan penghormatan terhadap hak kader di tingkat akar rumput (bams)
