Portal DIY

DPRD DIY Minta Wacana Penggunaan Kawasan Hutan untuk Barak Militer Dikaji Menyeluruh

Portal Indonesia
×

DPRD DIY Minta Wacana Penggunaan Kawasan Hutan untuk Barak Militer Dikaji Menyeluruh

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari dalam keterangannya kepada pers di Yogyakarta (Portal Indonesia/Bambang S)

​YOGYAKARTA – Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Andriana Wulandari meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh wacana penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang di wilayah DIY. Kepentingan pertahanan negara dinilai harus berjalan beriringan dengan kelestarian hutan, perlindungan lahan pertanian produktif, dan ketahanan pangan daerah.

​Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Senin (16/11/2026). Ia merespons informasi yang mencuat dalam rapat kerja pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 lalu.

​Ndari, sapaan Andriana Wulandari menyampaikan Komisi B DPRD DIY mendukung penuh upaya penguatan pertahanan negara demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Namun, pemanfaatan kawasan hutan wajib mematuhi prosedur hukum, menjunjung transparansi, serta memperhitungkan dampak ekologis dan sosial.

​”Memang secara eksplisit kami belum pernah diajak bicara. Namun, karena sudah muncul wacana dan diberitakan, kami selaku Komisi B yang bermitra dengan Dinas Kehutanan perlu memberikan rambu-rambu terkait rencana tersebut,” ujar Ndari.

​Menurutnya, luas kawasan hutan di DIY sangat terbatas dan memiliki fungsi vital. Selain menjaga keseimbangan alam, kawasan hutan di Yogyakarta juga berperan sebagai ruang edukasi, budaya, dan spiritual masyarakat.

​Soroti Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian

​Selain kawasan hutan, Ndari turut menyoroti potensi tergerusnya lahan pertanian produktif. Pasalnya, DIY masih menghadapi persoalan alih fungsi lahan pertanian yang mencapai hampir 1.000 hektare setiap tahun.

​Ia menekankan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional yang tidak boleh dikorbankan.

​”Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Baca Juga:
Komisi A DPRD DIY Desak Pemerintah Pusat Naikkan Transfer Anggaran ke Daerah

​Hingga saat ini, Komisi B DPRD DIY belum melakukan pembahasan khusus dengan pemerintah daerah maupun DPR RI terkait rencana tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil Dinas Kehutanan DIY guna meminta klarifikasi mengenai sejauh mana komunikasi yang telah terjalin.

​Lima Rambu Pemanfaatan Ruang

​Apabila wacana penggunaan kawasan hutan tersebut ditindaklanjuti, Ndari menggariskan lima aspek utama yang wajib dipenuhi:

​Transparansi penggunaan ruang, mencakup kejelasan lokasi, luas lahan, status kawasan, tujuan, serta bentuk kegiatan. ​Kepastian hukum dan prosedur, agar pemanfaatan kawasan hutan maupun lahan pertanian selaras dengan peraturan perundang-undangan. ​Kajian dampak lingkungan dan sosial, meliputi analisis terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, serta kondisi sosial masyarakat sekitar. ​Perlindungan LP2B dan ketahanan pangan, guna memastikan pemanfaatan ruang tidak menggerus produktivitas pertanian daerah. ​

Koordinasi lintas sektor dan pelibatan publik, dengan menggandeng pemerintah daerah, instansi kehutanan, institusi pertahanan, dinas pertanian dan tata ruang, akademisi, serta warga terdampak.

​Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi menyempitnya ruang sipil akibat penambahan fasilitas militer—termasuk keberadaan markas Kodam di Yogyakarta—Ndari menekankan bahwa inti persoalannya terletak pada tata kelola dan dasar hukum penggunaan ruang, bukan pada institusi militernya.

​”Jadi bukan persoalan ada Kodam atau tentara. Persoalannya bagaimana ketika ada wacana permintaan kawasan hutan, semuanya harus dikaji, jelas kepastian hukumnya, prosedurnya, dampak lingkungannya, serta dikoordinasikan dengan masyarakat,” katanya.

​Ia mengingatkan agar setiap kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam di DIY tetap berpegang pada filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

​”Pertahanan negara harus kuat, hutan harus lestari, dan lahan pangan harus terlindungi. Inilah bagian dari tanggung jawab kita menjaga keberlanjutan kehidupan dan keistimewaan Yogyakarta,” pungkas Ndari (bams)

Baca Juga:
DPRD DIY Minta Masa Depan Anak Praka Farizal Dijamin Negara