Portal Jateng

Tower BTS Berdiri di Tanah Desa, Warga Kembaran Banyumas Protes: Sosialisasi ke Mana

Portal Indonesia
×

Tower BTS Berdiri di Tanah Desa, Warga Kembaran Banyumas Protes: Sosialisasi ke Mana

Sebarkan artikel ini
Kepala Desa Kembaran, Banyumas, Kuswanto (Portal Indonesia/Tris'n)

BANYUMAS – Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) milik PT Solusi Tunas Pratama di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, menuai polemik.

Menara telekomunikasi yang berdiri di atas tanah desa itu dipersoalkan warga karena proses pembangunannya dinilai tidak transparan dan sosialisasi tidak menjangkau masyarakat sekitar.

Persoalan kian menjadi sorotan setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas memastikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menara tersebut belum terbit.

Kepala DPMPTSP Banyumas, Roni Hidayat, S.STP., M.Si., membenarkan bahwa proses perizinan masih berjalan. Artinya, berdasarkan keterangan tersebut, hingga saat dikonfirmasi, menara BTS itu belum mengantongi PBG.

Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana pembangunan menara bisa berlangsung ketika persetujuan bangunannya belum terbit?

Bukan hanya soal perizinan, warga juga mempersoalkan proses awal pembangunan yang dianggap mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui dan menyampaikan keberatan.

Penolakan warga bahkan telah dituangkan dalam surat pernyataan yang dilengkapi tanda tangan masyarakat. Terutama warga RT 06/RW 02 dan RT 04/RW 03 sama-sama menyatakan keberatan terhadap pendirian menara tersebut.

Surat keberatan itu direncanakan disampaikan kepada Kepala Desa Kembaran, Camat Kembaran, DPMPTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satpol PP, pimpinan PT Solusi Tunas Pratama Tbk, serta Ketua BPD Kembaran.

Warga juga telah berupaya meminta audiensi dengan pihak provider dan BPD. Namun, hingga kini permintaan pertemuan tersebut belum terealisasi.

Tower BTS di tanah bengkok Desa/Kecamatan Kembaran, Banyumas yang diduga belum berizin (Portal Indonesia/Tris’n)

Sosialisasi Hanya Libatkan BPD dan Perwakilan RT

Kepala Desa Kembaran, Kuswanto, saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (16/11) mengakui adanya keberatan masyarakat. Ia menyatakan pemerintah desa akan segera menggelar rapat dengan mengundang warga dan berencana melibatkan unsur Forkopimcam, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa.

Namun, pengakuan Kuswanto justru membuka persoalan lain. Sosialisasi pembangunan menara ternyata tidak dilakukan secara langsung kepada seluruh warga yang berpotensi terdampak.

Baca Juga:
Terbanyak di Jateng, 416 Pendonor Banyumas Terima Penghargaan Gubernur

Kuswanto beralasan, keputusan tersebut mengikuti masukan perusahaan. Karena pembangunan memanfaatkan tanah desa, pihak perusahaan menyarankan agar sosialisasi cukup melibatkan BPD, perangkat desa, dan perwakilan RT.

“Karena menggunakan tanah desa, dari perusahaan menyarankan cukup mengundang BPD, perangkat, dan perwakilan RT saja. Akhirnya kami melakukan itu dan sudah dibuat Perdes, termasuk sudah ada persetujuan BPD,” jelasnya.

Kuswanto juga mengaku tidak memahami secara menyeluruh mekanisme perizinan pembangunan menara. Selama ini, pemerintah desa mengikuti arahan pihak perusahaan.

Pemahaman pemerintah desa saat itu, persetujuan BPD dianggap cukup mewakili masyarakat karena lokasi pembangunan berada di atas tanah desa.

Kini, setelah muncul penolakan, pemerintah desa menyatakan akan membahas kembali persoalan perizinan dan membuka ruang pertemuan dengan warga.

“Kami akan membahas perizinan ulang. Intinya, warga menghendaki ada kulanuwun kepada masyarakat,” ujarnya.

Tanah Desa Disewa Rp15 Juta per Tahun

Di balik polemik pembangunan menara BTS tersebut, terdapat pula persoalan pemanfaatan aset desa.

Kuswanto mengungkapkan, PT Solusi Tunas Pratama menyewa tanah desa dengan nilai Rp15 juta per tahun. Pembayaran dilakukan sekaligus untuk masa sewa tiga tahun.

Menurutnya, seluruh uang sewa tersebut masuk ke kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pemasukan bagi desa tentu menjadi salah satu manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset tersebut. Namun, persoalan transparansi dan pelibatan masyarakat tetap menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Sebab, persetujuan BPD dan keberadaan Peraturan Desa (Perdes) sebagaimana disampaikan kepala desa belum otomatis menjawab keberatan warga yang mengaku tidak memperoleh informasi maupun kesempatan menyampaikan pendapat sejak awal.

PBG Belum Terbit, Pemerintah Daerah Harus Bersikap

Polemik tower BTS Kembaran kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka. Mulai dari bagaimana proses persetujuan pemanfaatan tanah desa dilakukan, siapa saja yang dilibatkan, hingga bagaimana pembangunan dapat berlangsung ketika PBG belum diterbitkan.

Baca Juga:
Skandal Pabrik Hebel PT IKN Banyumas: Setahun Lebih Beroperasi Tanpa Izin Lingkungan & Diduga Caplok Lahan Sawah Dilindungi

Keterangan DPMPTSP Banyumas mengenai belum terbitnya PBG menjadi poin penting yang perlu ditindaklanjuti. Pemerintah daerah harus memastikan status pembangunan dan pemenuhan seluruh persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah desa juga perlu menjelaskan secara terbuka proses penyewaan aset desa, mekanisme persetujuan BPD, serta alasan tidak dilakukannya sosialisasi secara langsung kepada warga sekitar.

Jangan sampai pemanfaatan aset desa hanya dipandang dari sisi pemasukan kas, sementara suara masyarakat yang tinggal paling dekat dengan lokasi justru terabaikan.

Sebab, persoalan tower BTS Kembaran bukan sekadar urusan menara telekomunikasi dan uang sewa Rp15 juta per tahun. Ini menyangkut transparansi pengelolaan aset desa, kepatuhan terhadap perizinan, serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Menara boleh menjulang tinggi, tetapi transparansi jangan sampai tertinggal. Apalagi, ketika PBG belum terbit dan warga justru merasa tidak pernah diajak bicara. (trs)