Portal Jateng

Warga Kembaran Pertanyakan Sewa Tanah Desa untuk Tower BTS, PBG Belum Terbit

Portal Indonesia
×

Warga Kembaran Pertanyakan Sewa Tanah Desa untuk Tower BTS, PBG Belum Terbit

Sebarkan artikel ini
Tower BTS di sisi selatan lapangan Desa Kembaran, Banyumas yang diduga belum kantongi ijin PBG disoal warga (dok)

BANYUMAS  – Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) milik PT Solusi Tunas Pratama di Desa/Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, menuai keberatan warga. Selain persoalan sosialisasi, masyarakat mempertanyakan mekanisme sewa tanah desa, klausul perpanjangan kontrak, hingga kepastian perizinan bangunan.

Dalam audiensi di Aula Balai Desa Kembaran, Rabu (18/11/2026), warga meminta Peraturan Desa (Perdes) dan perjanjian kerja sama (PKS) terkait pemanfaatan tanah desa ditinjau ulang. Mereka juga mendesak agar tower tidak dioperasikan sebelum seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.

Kasi Pemerintahan Desa Kembaran, Dian Febrianto Nugroho, mengatakan warga sebenarnya tidak keberatan tanah bengkok desa dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, mekanisme kerja sama dan keterlibatan masyarakat dinilai perlu diperbaiki.

“Kalau sewa tower yang ada di tanah bengkok milik desa menjadi PAD, sebetulnya warga tidak masalah. Cuma terkait Perdes, warga meminta harus disesuaikan,” kata Dian kepada wartawan, Kamis (19/11).

Warga Soroti Sewa Rp 15 Juta per Tahun

Salah satu persoalan yang disoroti adalah klausul perpanjangan otomatis dalam Perdes dan perjanjian sewa.

Menurut Dian, berdasarkan keterangan Kepala Desa Kuswanto sebelumnya, nilai sewa tanah mencapai Rp 15 juta per tahun dengan masa sewa maksimal tiga tahun dan kemungkinan diperpanjang.

Warga meminta ketentuan tersebut dikaji ulang, terutama mengenai mekanisme negosiasi nilai sewa dan persetujuan perpanjangan kontrak.

“Nilainya harus berubah, ya minimal ada nego ulang. Terus masyarakat harus diikutkan dalam pembuatan Perdes. Draft Perdes nanti masyarakat diminta masukannya,” ujarnya.

Warga juga menginginkan adanya keterbukaan dalam penyusunan perjanjian agar pemanfaatan aset desa tidak hanya menguntungkan secara pendapatan, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat.

PBG Belum Terbit, Operasional Diminta Ditunda

Baca Juga:
Unsoed Sulap Lahan Tidur Karangsalam Kidul Jadi "Smart Village" Berbasis Agroindustri Kelapa

Selain persoalan perjanjian, kepastian perizinan menjadi perhatian warga.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala DPMPTSP Banyumas, Roni Hidayat, membenarkan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menara BTS tersebut belum terbit dan proses perizinannya masih berjalan.

Atas kondisi itu, warga meminta perusahaan tidak mengoperasikan tower sebelum seluruh dokumen perizinan dinyatakan lengkap.

“Intinya dari izin-izin itu harus dilengkapi dulu sebelum beroperasi. Izin dulu baru beroperasi. Kalau izinnya belum komplit ya di-stop dulu operasionalnya,” kata Dian.

Dalam audiensi tersebut, penanggung jawab proyek turut hadir bersama kepala desa, perangkat desa, Forkopimcam, serta perwakilan ketua RT dan RW. Namun, pertemuan belum menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri keberatan warga.

Sosialisasi dan Dampak terhadap Fasilitas Desa

Warga juga mempersoalkan minimnya sosialisasi sebelum pembangunan berlangsung. Mereka mengaku tidak memperoleh penjelasan secara langsung sejak awal proses pemanfaatan tanah desa hingga pembangunan tower.

Sebelumnya, Kepala Desa Kembaran, Kuswanto, mengakui sosialisasi tidak dilakukan secara langsung kepada seluruh warga terdampak. Menurut dia, keputusan tersebut didasarkan pada masukan perusahaan yang menyebut pelibatan BPD, perangkat desa, dan perwakilan RT sudah mencukupi.

Selain itu, keberadaan tower yang berdekatan dengan lapangan sepak bola desa turut memunculkan kekhawatiran masyarakat.

Dian menyebut jarak tower dengan permukiman warga lebih dari 150 meter. Namun, warga di sekitar lapangan juga meminta kejelasan mengenai dampak pembangunan terhadap fasilitas umum tersebut.

Persoalan jarak dan potensi dampak itu masih memerlukan penjelasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat Lanjutan Dijadwalkan 22 November

Untuk menindaklanjuti keberatan tersebut, warga, pemerintah desa, dan BPD dijadwalkan menggelar rapat internal pada Minggu (22/11/2026). Pertemuan itu direncanakan tanpa melibatkan pihak perusahaan.

Hasil pembahasan nantinya akan disampaikan kepada PT Solusi Tunas Pratama melalui pemerintah desa.

Baca Juga:
Tak Digubris Berbulan-bulan, Warga Banyumas Bawa Dugaan Maladministrasi Tambang PT STAR ke Pusat

Warga berharap evaluasi Perdes, perjanjian sewa, dan kelengkapan perizinan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan kepastian sebelum tower dioperasikan.

Hingga berita ini ditulis, perwakilan PT Solusi Tunas Pratama belum memberikan keterangan terkait keberatan warga tersebut.

Polemik ini menjadi perhatian terhadap tata kelola aset desa. Pemanfaatan tanah desa untuk kepentingan komersial tidak hanya harus memberikan pemasukan bagi desa, tetapi juga dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan, dan melibatkan masyarakat. (trs)