Portal Jateng

DPU Banyumas Tegaskan Biaya PBG Sesuai Perhitungan, SLF Tidak Dipungut Retribusi

Portal Indonesia
×

DPU Banyumas Tegaskan Biaya PBG Sesuai Perhitungan, SLF Tidak Dipungut Retribusi

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya Permukiman dan Persampahan DPU Banyumas Kiki Nofisnu (Portal Indonesia/Tris'n)

PURWOKERTO  – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas membantah adanya penetapan biaya hingga Rp 25 juta untuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

DPU menegaskan, pengurusan PBG memiliki mekanisme penghitungan retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengurusan SLF tidak dikenakan retribusi atau gratis.

Kepala Bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Permukiman dan Persampahan DPU Banyumas, Kiki Nofisnu, mengatakan besaran retribusi PBG tidak ditetapkan dengan nominal yang sama untuk setiap bangunan.

Nilainya bergantung pada sejumlah komponen perhitungan, antara lain luas lantai bangunan serta indeks dan koefisien yang berlaku.

“Besaran retribusi PBG berbeda-beda, tergantung beberapa faktor, seperti luas lantai dan indeks atau koefisien yang ada. Setelah SKRD terbit, baru pemohon melaksanakan pembayaran di bank,” kata Kiki, Kamis (19/11).

Pembayaran Harus Berdasarkan SKRD

Kiki menjelaskan, pembayaran retribusi PBG baru dilakukan setelah proses penghitungan selesai dan diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemohon untuk mengetahui besaran retribusi yang harus dibayarkan.

Setelah SKRD diterbitkan, pemohon dapat melakukan pembayaran melalui bank sesuai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan tersebut.

Dengan mekanisme itu, besaran retribusi tidak ditentukan berdasarkan permintaan sepihak, melainkan melalui penghitungan sesuai ketentuan pemerintah daerah.

Adapun untuk pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kiki memastikan tidak ada pungutan retribusi. “Untuk SLF tidak ada retribusi,” tegasnya.

Retribusi PBG Menara BTS Ada Komponen Tambahan

DPU Banyumas juga menjelaskan mekanisme penghitungan retribusi untuk bangunan menara Base Transceiver Station (BTS).

Menurut Kiki, secara prinsip penghitungan retribusi PBG menara BTS sama dengan penghitungan retribusi bangunan gedung pada umumnya. Namun, terdapat komponen tambahan berupa perhitungan sarana dan prasarana pendukung.

Baca Juga:
APBN Mengalir ke Banyumas, Rp219 Miliar Disiapkan untuk Perkuat Irigasi dan Ketahanan Pangan 2026

“Untuk PBG tower BTS sama seperti perhitungan retribusi gedung, cuma ada perhitungan sarana dan prasarananya juga,” jelasnya.

Artinya, besaran retribusi PBG menara BTS juga harus mengacu pada komponen teknis yang diperhitungkan dalam proses penerbitan ketetapan retribusi.

Pengajuan PBG Melalui SIMBG

Dalam proses pelayanan, pengajuan PBG dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Melalui sistem tersebut, pemohon dapat mengunggah dokumen persyaratan dan mengikuti tahapan pemeriksaan teknis hingga proses penghitungan retribusi.

Setelah seluruh tahapan selesai, besaran kewajiban retribusi akan dituangkan dalam SKRD. Pemohon selanjutnya melakukan pembayaran melalui bank sesuai nominal yang ditetapkan.

Bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pengajuan maupun penggunaan SIMBG, konsultasi dapat dilakukan langsung dengan petugas DPU Banyumas atau melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Masyarakat Diminta Cermati Mekanisme Pembayaran

Penjelasan DPU Banyumas tersebut menjadi penting untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat, terutama pemohon yang sedang mengurus legalitas bangunan gedung.

Masyarakat diimbau memahami tahapan pengurusan serta memastikan setiap pembayaran retribusi memiliki dasar ketetapan resmi.

Apabila menemukan permintaan biaya yang tidak disertai dasar perhitungan maupun dokumen ketetapan resmi, pemohon dapat meminta klarifikasi langsung kepada instansi terkait.

Dengan demikian, masyarakat memiliki acuan yang jelas mengenai kewajiban pembayaran dalam pengurusan PBG maupun SLF.

DPU Banyumas menegaskan, retribusi PBG ditentukan berdasarkan hasil penghitungan resmi dan dibayarkan melalui bank setelah SKRD diterbitkan. Sementara pengurusan SLF tidak dikenakan retribusi. (trs)