PROBOLINGGO – Sengketa kepemilikan tanah seluas sekitar 196 meter persegi di Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, memasuki tahapan pemeriksaan langsung di lapangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek yang menjadi pokok gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Jumat (20/11/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fisik objek sengketa sebagai bagian dari proses pembuktian dalam persidangan perdata.
Majelis Hakim turun ke lokasi didampingi panitera pengadilan. Kegiatan itu turut dihadiri kuasa hukum para penggugat, Umar Fauzi, S.H., dan Mohammad Tobeng, S.H., M.H., serta kuasa hukum tergugat.
Sementara itu, pihak turut tergugat tidak hadir dalam persidangan maupun saat agenda pemeriksaan setempat berlangsung.
Hakim Periksa Objek Tanah yang Dipersengketakan
Perkara tersebut melibatkan empat orang penggugat yang menggugat satu pihak tergugat. Pokok persoalan yang dipersidangkan berkaitan dengan kepemilikan tanah seluas kurang lebih 196 meter persegi serta penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01184 tertanggal 13 Desember 2022 atas nama tergugat.
Pemeriksaan setempat menjadi salah satu tahapan penting dalam perkara perdata karena memungkinkan majelis hakim melihat secara langsung letak, kondisi, serta objek yang dipersoalkan para pihak.
Melalui peninjauan lapangan, hakim diharapkan memperoleh gambaran faktual yang lebih utuh sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan.
Kuasa Hukum Penggugat Hormati Proses Peradilan
Kuasa hukum para penggugat, Umar Fauzi, S.H., menilai pemeriksaan setempat penting untuk membantu majelis hakim memahami kondisi riil objek tanah yang menjadi pokok perkara.
Ia menegaskan, pihaknya tetap menghormati mekanisme persidangan dan menyerahkan penilaian terhadap fakta maupun alat bukti kepada majelis hakim.
“Pada prinsipnya, kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Pemeriksaan Setempat ini menjadi bagian penting agar Majelis Hakim dapat melihat secara langsung objek yang disengketakan, sehingga memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi faktual di lapangan,” ujar Umar Fauzi.
Menurutnya, pihak penggugat akan terus memperjuangkan kepentingan hukum melalui tahapan persidangan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
Umar juga berharap perkara tersebut diperiksa secara objektif dan profesional dengan mempertimbangkan seluruh fakta serta bukti yang terungkap selama persidangan.
Status Kepemilikan Tanah Menunggu Putusan Hakim
Setelah pemeriksaan setempat dilaksanakan, perkara gugatan PMH tersebut akan berlanjut ke tahapan persidangan berikutnya sesuai hukum acara perdata.
Persoalan kepemilikan tanah maupun keabsahan SHM yang dipersoalkan masih menjadi bagian dari materi sengketa yang harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan pertimbangan hukum majelis hakim.
Dengan demikian, penentuan pihak yang berhak atas tanah tersebut tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui putusan perkara.











