Berita

Empat Cabang Deklarasikan Pembentukan Badko HMI MPO Sulawesi Barat, Perkuat Konsolidasi Organisasi

Redaksi
×

Empat Cabang Deklarasikan Pembentukan Badko HMI MPO Sulawesi Barat, Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sebarkan artikel ini

MAMUJU — Empat cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) di Sulawesi Barat resmi mendeklarasikan pembentukan Badan Koordinasi (Badko) HMI MPO Sulawesi Barat, Sabtu (21/11/2026).

Keempat cabang tersebut meliputi HMI MPO Cabang Polewali Mandar (Polman), Mamasa, Mamuju, dan Majene. Deklarasi ini menjadi langkah awal untuk mendorong kemandirian kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dan sistem pengaderan di tingkat wilayah.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Mamuju, Irwan, menegaskan bahwa pembentukan Badko Sulawesi Barat bukan sekadar keinginan menghadirkan struktur organisasi baru. Menurutnya, keberadaan Badko tersendiri merupakan kebutuhan organisatoris untuk menjawab tantangan geografis dan efektivitas pembinaan kader.

“Pemekaran Badko Sulawesi Barat merupakan kebutuhan organisasi. Kami melihat bahwa luasnya wilayah geografis serta tantangan koordinasi antarcabang membutuhkan pola pembinaan yang lebih dekat, efektif, dan terarah. Karena itu, sudah saatnya Sulawesi Barat memiliki Badko sendiri agar proses pengaderan dan penguatan kelembagaan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Irwan.

Ia menjelaskan, gagasan pemekaran tersebut juga didasari evaluasi terhadap koordinasi dan pembinaan organisasi di bawah Badko HMI MPO Sulawesi Selatan-Barat (Sulselbar).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah lambatnya proses pelantikan kepengurusan setelah Musyawarah Daerah (Musda). Kondisi tersebut, menurut Irwan, dinilai berdampak terhadap keberlangsungan program kerja organisasi.

Irwan juga mengingatkan bahwa rekomendasi pembentukan Badko Sulawesi Barat telah tercantum dalam hasil Musda. Karena itu, ia menilai keputusan tersebut perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait.

“Rekomendasi pemekaran Badko Sulawesi Barat bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Hal tersebut telah menjadi bagian dari hasil Musda. Oleh karena itu, kami memandang bahwa deklarasi ini merupakan bentuk keseriusan empat cabang dalam memperjuangkan kebutuhan dan masa depan organisasi di Sulawesi Barat,” tegasnya.

Baca Juga:
Truk Sampah DLHK Mamuju Dimodifikasi, Kadis Bantah Dugaan Permainan Solar

Lebih lanjut, ia menepis anggapan bahwa pemekaran tersebut bertujuan menciptakan perpecahan di internal HMI MPO. Sebaliknya, langkah itu disebut sebagai upaya membangun tata kelola organisasi yang lebih proporsional serta memperkuat efektivitas koordinasi antara Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

“Kami ingin menegaskan bahwa pemekaran ini bukan tentang perebutan kekuasaan atau kepentingan kelompok. Ini adalah ikhtiar organisatoris untuk memperkuat HMI MPO. Kami berharap Badko Sulawesi Barat dapat menjadi ruang konsolidasi, pengembangan intelektual, serta penguatan kualitas kader,” lanjutnya.

Dorong Pengaderan dan Gerakan Intelektual

Irwan berharap deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan pembentukan organisasi semata. Menurutnya, diperlukan langkah nyata agar keberadaan Badko HMI MPO Sulawesi Barat dapat memberikan dampak terhadap perkembangan organisasi maupun masyarakat.

Sejumlah agenda yang menjadi perhatian di antaranya konsolidasi antarcabang, penguatan sistem pengaderan, pembentukan cabang baru, serta peningkatan kontribusi kader dalam merespons berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di Sulawesi Barat.

“Kami ingin Badko ini nantinya benar-benar hadir dan bekerja. Bukan hanya kuat secara struktural, tetapi juga memiliki kualitas pengaderan, gerakan intelektual, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. HMI MPO harus mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan daerah,” tutup Irwan.

Deklarasi yang melibatkan empat cabang tersebut menjadi momentum awal bagi upaya penataan kelembagaan HMI MPO di Sulawesi Barat. Selanjutnya, realisasi pembentukan Badko diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.