PROBOLINGGO – Kebijakan penarikan retribusi wisata sebesar Rp25.000 terhadap masyarakat dan wisatawan yang melintasi jalan umum Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, kini mendapat perlawanan melalui jalur administratif.
Praktisi hukum Kamil Wahyudi, S.H., secara resmi melayangkan nota keberatan dan pengaduan kepada Bupati Probolinggo serta Inspektorat Kabupaten Probolinggo. Ia mempertanyakan dasar hukum pemungutan tersebut karena dinilai berpotensi melampaui kewenangan pemerintah daerah.
Pengaduan itu telah ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo melalui penerbitan undangan Nomor 700/1727/426.70/2026 tentang Ekspose Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Retribusi Bromo.
Tahapan pemeriksaan berlanjut dengan penandatanganan Berita Acara Konfirmasi pada Selasa (17/11/2026) di Gedung Joyolelono, Kota Probolinggo. Dalam kesempatan tersebut, Kamil hadir sebagai pihak pengadu untuk memberikan keterangan sekaligus menyampaikan sejumlah keberatan.
Kamil menyoroti praktik pemungutan retribusi di jalur umum yang digunakan masyarakat dan wisatawan untuk menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Termasuk mereka yang hanya hendak mengunjungi kafe atau destinasi wisata milik pihak swasta.
Menurutnya, pemerintah daerah harus dapat menjelaskan hubungan antara objek yang dipungut, pelayanan yang diberikan, serta dasar kewenangan dalam menarik retribusi.
“Di dalam republik yang menjunjung tinggi akal sehat dan keadilan hukum, pemungutan uang mensyaratkan kesesuaian subjek, objek, dan kewenangan. Gunung Bromo adalah kawasan konservasi di bawah yurisdiksi Kementerian LHK, sedangkan kafe adalah milik privat. Dengan nalar apa Pemkab memungut retribusi dari wisatawan yang tidak menikmati aset daerah?” tegas Kamil dalam nota keberatannya.
Ia juga mempertanyakan penempatan pos pungutan di ruas jalan lintas Desa Ngadisari. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir) apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Kamil menegaskan, retribusi tidak bisa ditarik semata-mata karena seseorang melintasi kawasan yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Harus ada kejelasan mengenai objek retribusi serta jasa atau fasilitas yang secara sah disediakan pemerintah daerah.
Karena itu, ia berpandangan bahwa pemungutan semestinya dilakukan pada pintu masuk objek wisata yang memang berada dalam pengelolaan dan kewenangan pemerintah kabupaten, bukan di jalan umum yang digunakan masyarakat untuk berbagai kepentingan.
Soroti Perda dan Legalitas Pos Retribusi
Dalam proses konfirmasi bersama Inspektorat, Kamil turut meminta pemeriksaan terhadap sejumlah regulasi, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018.
Ada beberapa hal yang menurutnya perlu didalami oleh tim pemeriksa.
Di antaranya, penafsiran frasa pengunjung yang masuk kawasan objek wisata, kesesuaian praktik pemungutan dengan peraturan perundang-undangan, hingga legalitas bangunan pos retribusi, termasuk pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Selain itu, Kamil meminta Inspektorat memastikan adanya batas yang jelas antara objek wisata yang dikelola pemerintah daerah dan kawasan wisata secara umum.
Sebab, menurutnya, orang yang melintas di suatu kawasan wisata tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pengunjung objek wisata yang menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah untuk menarik retribusi.
“Jalan umum bukanlah ladang perburuan pajak, dan wisatawan yang menuju taman nasional atau kafe swasta bukanlah objek rampasan fiskal daerah,” tandasnya.
Minta Pungutan Dihentikan dan Pos Direlokasi
Melalui pengaduan dan forum konfirmasi tersebut, Kamil mendorong pemerintah daerah mengambil dua langkah korektif.
Pertama, menghentikan pemungutan retribusi terhadap masyarakat maupun wisatawan yang tidak menggunakan atau menikmati jasa, fasilitas, serta pelayanan yang secara sah disediakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Kedua, mengevaluasi sekaligus merelokasi pos pemungutan dari ruas jalan umum ke titik masuk objek wisata yang secara hukum berada dalam kewenangan dan pengelolaan pemerintah daerah.
Bagi Kamil, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut nominal Rp25.000 yang dibebankan kepada setiap pelintas. Lebih jauh, polemik ini berkaitan dengan batas kewenangan pemerintah, kepastian hukum, dan hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas jalan umum tanpa dibebani pungutan yang tidak memiliki dasar hukum jelas.
Kini, perhatian tertuju pada hasil pemeriksaan ADTT yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
Publik menunggu apakah pemeriksaan tersebut akan menghasilkan rekomendasi konkret, terutama menyangkut evaluasi dasar hukum, mekanisme penarikan retribusi, serta keberadaan pos pungutan di jalur menuju kawasan Bromo.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penarikan retribusi tersebut. Sebab, setiap pungutan kepada masyarakat harus memiliki landasan hukum, objek yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.











