YOGYAKARTA – Pengamat politik UGM Dr Arie Sujito menilai bencana alam yang terus terjadi di berbagai daerah harus ditempatkan sebagai isu strategis dan kemanusiaan. Menurutnya, bencana tidak boleh hanya dipandang sebagai peristiwa teknis yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Kalau makin banyak bencana dan kita gagal menangani, kelompok masyarakat miskin menjadi yang paling rentan. Terutama anak-anak, perempuan, dan orang tua,” kata Arie dalam diskusi publik bertajuk Elite Partai Politik dan Bencana: Di Antara Citra, Pemilu 2029, dan Rakyat yang Terluka di UC Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).
Diskusi yang dimoderatori Dr Ari Junaedi dari Nusakom Pratama Institute menampilkan pula pembicara Didik Krisdiyanto dari Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga.
Menurut Arie dampak bencana bukan hanya kerusakan fisik. Bencana dapat menyebabkan masyarakat kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan nyawa. Karena itu, persoalan kebencanaan semestinya menjadi perhatian kelompok-kelompok strategis, termasuk partai politik.
Ia menilai partai politik saat ini cenderung terjebak dalam kepentingan elektoral. Fungsi partai sebagai wadah agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat dinilai semakin melemah.
“Partai secara kelembagaan ada, tetapi fungsi partai tidak berjalan. Yang berjalan adalah sebagai organisasi peserta pemilu. Setiap lima tahun aktif menyiapkan pemilu,” ujarnya.
Menurut Arie, kondisi tersebut membuat aspirasi masyarakat yang terdampak bencana tidak menjadi agenda utama politik. Padahal, partai politik memiliki peran penting dalam mengontrol kebijakan pemerintah, termasuk melalui parlemen.
Ia menilai keberadaan kontrol terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari tata kelola demokrasi. Oposisi, menurutnya, tidak semestinya dipahami sekadar sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu.
“Kalau tidak ada kontrol yang diperankan parlemen, kebijakan bisa mengalami kekeliruan,” katanya.
Arie juga mengingatkan adanya hubungan antara bencana alam dan apa yang disebutnya sebagai bencana politik. Keduanya sama-sama dapat bermuara pada persoalan kemanusiaan.
Kemerosotan demokrasi, menurut dia, juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, persoalan demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya menjadi urusan proses hukum atau penangkapan terhadap sejumlah orang.
Ia mendorong kampus, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan jurnalis untuk menjaga ruang publik. Ruang tersebut diperlukan agar masyarakat tetap dapat menyampaikan kritik dan mengawasi kekuasaan.
“Ruang publik harus diselamatkan agar orang bebas berbicara untuk hal-hal tertentu yang menyangkut kebenaran strategis,” ujarnya.
Arie juga menyoroti kecenderungan ruang publik yang lebih banyak dipenuhi pemberitaan dan spekulasi mengenai elite politik serta persiapan Pemilu 2029. Kondisi tersebut dinilai membuat persoalan masyarakat, termasuk korban bencana, kehilangan perhatian.
Menurutnya, masyarakat justru dipaksa mengikuti berbagai teka-teki politik elite. Sementara persoalan ekonomi dan nasib masyarakat yang terdampak bencana tidak menjadi diskursus utama.
“Energi kita habis. Ruang publik tidak diisi oleh institusi strategis yang berdekatan dengan masyarakat, tetapi hanya berlaku dramaturgi di tingkat elite,” katanya.
Data BNPB per 7 September 2026 mencatat 1.730 kejadian bencana sejak Januari hingga 7 September 2026. Karhutla menjadi kejadian terbanyak dengan 627 kasus, disusul banjir 543 kejadian, cuaca ekstrem 324, tanah longsor 105, kekeringan 101, gelombang pasang atau abrasi 14, gempa bumi 13, dan tiga erupsi gunung berapi.
Dalam diskusi tersebut, Arie menilai tingginya kejadian bencana seharusnya menjadi catatan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik pada Pemilu 2029. “Kalau peristiwa bencana dianggap sebagai peristiwa kemanusiaan, koalisi sipil harus bicara soal itu. Jangan pernah berhenti mengingatkan dan memproteksi,” katanya.
Sementara itu, Didik Krisdiyanto mengatakan persoalan kebencanaan di Indonesia bukan semata-mata terkait teknologi. Menurutnya, komitmen politik juga menjadi faktor penting.
Ia menilai partai politik tidak cukup hanya hadir ketika bencana terjadi dengan memberikan bantuan. Partai juga harus mendorong kebijakan mitigasi, mengawal anggaran kebencanaan, serta memastikan kader di eksekutif dan legislatif ikut mengurangi risiko bencana.
Diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya meminta partai politik memasukkan agenda kebencanaan dalam platform dan AD/ART partai.
Peserta juga mendorong DPR dan pemerintah memperkuat anggaran mitigasi bencana. Anggaran kebencanaan dinilai tidak semestinya menjadi korban kebijakan efisiensi.
Selain itu, kader partai di daerah rawan bencana didorong aktif dalam sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat. Isu bencana juga diusulkan menjadi salah satu indikator kinerja politik, bukan sekadar popularitas elektoral.
Diskusi dihadiri mahasiswa, akademisi, aktivis masyarakat sipil, relawan bencana, dan jurnalis. Forum tersebut menegaskan bahwa Pemilu 2029 memang penting, tetapi keselamatan dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana harus menjadi prioritas (bams)
