NGANJUK — Aroma tak sedap tercium dari pengelolaan BUMDes Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Dana ratusan juta rupiah yang seharusnya untuk kesejahteraan warga, kini diduga “dikuasai” pihak di luar struktur resmi!
Saat awak media mencoba mengonfirmasi pada Jumat (3/4/2026), Kepala Desa Puhkerep, Sumarno, justru terkesan menutup diri. Ia meminta wartawan mengajukan pertanyaan secara tertulis ke kantor desa dengan melampirkan surat tugas.
“Harus tertulis, itu sudah kesepakatan kepala desa se-Kecamatan Rejoso,” ujarnya singkat.
Sikap ini pun memancing kecurigaan. Ada apa di balik pengelolaan BUMDes Puhkerep?
Data yang dihimpun menyebutkan, pada 2020 BUMDes menerima suntikan dana Rp100 juta. Sebesar Rp75 juta dialokasikan untuk usaha sumur dalam, sementara Rp25 juta untuk simpan pinjam.
Namun fakta di lapangan bikin geleng-geleng kepala! Usaha sumur dalam yang seharusnya dikelola BUMDes, justru disebut berada di tangan pihak lain. BUMDes hanya menerima setoran sekitar Rp3 juta per tahun untuk PAD desa.
Lalu ke mana sisa keuntungan mengalir?
Tak hanya itu, kisruh juga terjadi di unit simpan pinjam. Kepala desa menyebut banyak kredit macet, tapi pengurus BUMDes justru mengklaim kondisi sudah membaik.
Perbedaan keterangan ini makin memperkeruh suasana. Publik pun dibuat bingung—mana yang benar?
Sejumlah pertanyaan kini mengemuka: siapa sebenarnya yang mengendalikan aset desa? Siapa yang menikmati hasilnya? Dan kenapa informasinya saling bertolak belakang?
Hingga kini, kasus ini masih terus ditelusuri. Warga berharap ada transparansi terang-benderang, agar dana desa tidak jadi “bancakan” segelintir orang. (Tim)
