JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pesantren Seluruh Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membuka ruang dialog nasional guna membedah karut-marut dunia pendidikan. Desakan ini merupakan respons atas tragedi memilukan seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan akses sekolah.
Koordinator Pusat BEM Pesantren Seluruh Indonesia, Ahmad Tomi Wijaya menegaskan peristiwa di NTT bukanlah sekadar persoalan personal, melainkan alarm keras atas kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar warga negara. “Tragedi ini adalah potret nyata bahwa pendidikan nasional kita belum sepenuhnya berpihak pada kelompok miskin. Ada kemiskinan struktural yang membuat anak-anak kehilangan harapan,” ujar Tomi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/2/2026).
Soroti Ketimpangan
Tomi menjelaskan akumulasi tekanan ekonomi dan minimnya sarana pendidikan menciptakan beban psikologis yang berat bagi siswa dari keluarga rentan. Menurutnya, negara berkewajiban konstitusional untuk memastikan pendidikan menjadi alat mobilitas sosial, bukan justru menjadi beban tambahan bagi rakyat miskin.
Dalam perspektif nilai Islam, Tomi mengutip QS. Al-Isra ayat 31 sebagai dasar moral untuk melindungi generasi muda dari ancaman kemiskinan. Ia menekankan pentingnya hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-aql (menjaga akal) sebagai tanggung jawab negara.
Program Sekolah Rakyat
Meski melontarkan kritik tajam, BEM Pesantren tetap mengapresiasi terhadap langkah progresif pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya melalui program sekolah rakyat dan agenda pengentasan kemiskinan. “Kami mendukung inisiatif tersebut dan siap berperan aktif mengawal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berorientasi pada keadilan sosial,” tambahnya.
Desak Dialog Bersama
Sebagai solusi konkret, BEM Pesantren Seluruh Indonesia meminta Presiden Prabowo duduk bersama dalam forum dialog terbuka dengan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam dialog gerakan mahasiswa merah putih. Tujuannya agar kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat administratif di atas kertas, tetapi menjawab realitas sosial di lapangan secara partisipatif.
”Dialog terbuka adalah kunci. Kita butuh kebijakan yang memuliakan manusia, bukan sekadar respons simbolik atau ungkapan empati semata,” pungkas Tomi. (*/bams)
