NGANJUK — Skandal panas mengguncang Desa Sumbersono, Kecamatan Lengkong! Dana permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, kini justru diduga raib tanpa jejak.
Lebih mengejutkan, para pengurus dan perangkat desa kompak saling tuding, seolah tak ada yang mau bertanggung jawab.
Berdasarkan penelusuran awak media dan keterangan warga, indikasi penggelapan dana semakin terang benderang.
Modal yang digelontorkan untuk usaha desa—khususnya simpan pinjam—diduga menguap, tanpa kejelasan arah aliran dana.
Publik pun geram, menilai minimnya transparansi sebagai biang kerok utama.
Yang bikin geleng-geleng kepala, laporan keuangan BUMDes tak pernah dipublikasikan secara terbuka.
Kondisi ini makin mempertebal dugaan adanya praktik “main mata” dalam pengelolaan uang desa.
Saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/03/2026), mantan bendahara BUMDes, Juminto, mengungkap fakta mencengangkan. Ia menyebut usaha simpan pinjam sudah kolaps sejak era kepala desa sebelumnya (2019).
“Sudah lama macet. Setelah kepala desa baru, saya tidak tahu lagi. Saya sakit, mundur dua tahun lalu, semua dokumen sudah saya serahkan ke kepala desa (Arif),” ujarnya.
Pernyataan itu diperkuat Sekretaris BUMDes, Saifudin. Ia bahkan menyebut BUMDes Sumbersono sudah ‘mati suri’ sejak lama, dan sejak 2022 tak lagi mengajukan anggaran.
“Tidak berjalan. Sejak 2022 tidak ada pengajuan dana. Untuk detail, tanya ketua BUMDes atau Jogoboyo,” katanya.
Namun, pernyataan berbeda datang dari Ketua PAMSIMAS, Wariono. Ia menegaskan program sumur dalam tak ada kaitan dengan BUMDes, sekaligus menepis dugaan adanya aliran dana silang.
“Itu anggaran sendiri. Saya hanya pelaksana, urusan dana di Jogoboyo,” tegasnya.
Ironisnya, saat dikonfirmasi, Camat Lengkong, Wardoyo, justru memberikan jawaban singkat yang memicu tanda tanya. “Langsung tanya kepala desa,” ucapnya singkat.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sumbersono, Arif, bak ‘menghilang’ dan sulit ditemui untuk memberikan klarifikasi.
Data Mengejutkan Terungkap!
Berdasarkan data aplikasi Jaga, di era kepemimpinan Kades Arif tercatat ada alokasi dana BUMDes sekitar Rp100 juta. Fakta ini jelas bertolak belakang dengan pengakuan sejumlah pihak yang menyebut BUMDes sudah tidak aktif.
Lalu ke mana uang itu mengalir? Siapa yang bermain?
Kini masyarakat tak lagi bisa diam. Desakan keras mengarah kepada aparat penegak hukum untuk segera turun tangan, mengaudit total, dan mengusut tuntas dugaan skandal ini.
Kasus ini bukan sekadar polemik desa—ini soal uang negara, kepercayaan rakyat, dan dugaan pengkhianatan terhadap kepentingan publik.
Jika terbukti, publik menuntut:
Tangkap dan hukum tanpa pandang bulu! (Tim)
