MAMUJU – Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, memaparkan arah prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2027 dalam Forum Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (9/4/2026).
Forum tersebut dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulbar Amalia Fitri Aras, para pimpinan DPRD kabupaten, serta seluruh kepala daerah di wilayah tersebut.
Dalam pemaparannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan target pertumbuhan ekonomi Sulbar sebesar 6,20 persen. Sasaran itu akan dicapai melalui penguatan sektor pertanian yang produktif, peningkatan investasi, serta penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
Selain aspek ekonomi, pemerintah provinsi juga menaruh perhatian pada peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Sementara itu, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menekankan penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal sebagai fokus utama pembangunan 2027. Ia mendorong terbentuknya kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas guna menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kemitraan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih profesional dan mampu bersaing sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Dalam forum tersebut, Sutinah mengajukan sejumlah program prioritas. Di antaranya pengadaan armada pengangkut sampah skala kecil dan besar beserta pengembangan lokasi pembuangan, peningkatan infrastruktur jalan seperti ruas Kalumpang–Batuisi serta akses Tamasapi–Takauranga.
Selain itu, ia mengusulkan pengadaan kapal pendidikan untuk mendukung mobilitas pelajar dari Pulau Karampuang menuju Mamuju, sebagai pelengkap layanan transportasi selain bus sekolah.
Tak hanya itu, program pemeliharaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan sebanyak 12 unit juga diajukan, yang akan menjangkau wilayah Kecamatan Mamuju, Simboro, dan Tapalang.
Melalui forum ini, diharapkan terjadi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga arah pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
