Portal DIY

Dinas PUPKP Sleman Berencana Rehab 6.859 Unit RTLH

Portal Indonesia
×

Dinas PUPKP Sleman Berencana Rehab 6.859 Unit RTLH

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas PUPKP Sleman, Sukarmin, S.T, M.T melakukan tanda tangan (Portal Indonesia/Subardi)

SLEMAN – Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sleman terus berjalan melalui alokasi anggaran pemerintah daerah, Dana Keistimewaan (Danais), hingga Lembaga sosial seperti BAZNAS Sleman dan dari pemerintah pusat.

Dari hasil pendataan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, di Sleman kini masih ada 6.859 RTLH yang akan direhab secara bertahap.

Menurut Ketua tim kerja Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas PUPKP Kabupaten Sleman Udji Bawono S.ST, program rehabilitasi RTLH di Sleman dilakukan secara bertahap sejak tahun 2010.

Sampai saat ini rumah tidak layak huni yang telah direhab hinga menjadi layak huni sudah mencapai 16.022 unit tersebar di berbagai Lokasi di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, dan sampai saat ini masih ada sekitar 6.859 rumah tidak layak huni yang akan direhap.

Mengingat dananya terbatas, maka pelaksanaan rehap rumah tidak layak huni sebanyak itu, pengerjaanya juga akan dilakukan secara bertahap.

Diperkirakan, Pemkab Sleman hanya mampu mengerjakan sekitar 500-600 unit per tahun, sehingga untuk dapat menyelesaikan rehab rumah tidak layak huni sebanyak itu diperkirakan memakan waktu sekitar 12 tahunan, tergantung besar kecilnya dana yang tersedia nanti.

Berdasar kajian, kata Udji, bila diukur dari kecukupan ruangnya, sebuah rumah dinyatakan layak huni adalah satu orang menempati ruang seluas sembilan meter persegi, sehingga apabila satu rumah ditempati oleh empat orang, yakni bapak, ibu dan dua anak idealnya rumah tersebut minimal berkuran 36 meter persegi.

Namun kenyataanya di Sleman masih banyak rumah kecil yang ditempati oleh beberapa orang.

Sementara itu Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Sleman Sukarmin, ST, MT, mengatakan bahwa rumah tidak layak huni di Sleman yang ditentukan dari factor ketidak cukupan ruang jumlahnya juga cukup banyak. Diantaranya, basih banyaknya sebuah rumah yang dihuni oleh lebih dari satu keluarga. Bahkan, tidak sedikit satu rumah yang dihuni oleh lebih dari dua keluarga.

Baca Juga:
Rumah dan Tempat Usaha di Ngaglik Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp1,5 Miliar
Ketua Tim Kerja Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas PUPKP Sleman, Udji Bawono, S.ST

Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Sleman melalui Dinas PUPKP Sleman juga akan membangunkan menjadi beberapa rumah di lokasi yang sama dengan catatan keluarga-keluarga kecil yang tinggal dalam satu rumah tersebut telah menentukan kesepakatan batas tempat tinggal yang di huni.

Mengenai bantuan dana yang diberikan untuk bedah rumah tersebut besaranya sama, yakni maksimal Rp 20 juta per unit, tergantung tingkat kerusakanya.

Oleh karena itu warga yang mengajukan permohonan bantuan bedah rumah, pemohon harus menyiapkan dana swadaya baik berbentuk uang, material dan tenaga kerja.

Hal ini dianggap penting, karena dana dari pemerintah tidak akan mencukupi seluruh kebutuhan untuk penyelenggaraan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut.

Untuk mensukseskan program rehabilitasi RTLH yang lebih dikenal dengan program bedah rumah tersebut, Karmin meminta kepada seluruh warga Sleman yang tetangganya pendapatkan program rehab RTLH agar ikut memberi bantuan, baik berupa tenaga, dana maupun bantuan dalam bentuk apapun yang dapat mensukseskan program ini, sehingga rumah yang dibangun melalui program RTLH ini bisa menjadi lebih baik.

“Dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan program rehabilitasi RTLH ini sangat terbatas, dan tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan tanpa bantuan pihak lain. Oleh sebab itu, kami memohon seluruh warga Sleman yang tetangganya mendapat bantuan program rehabilitasi RTLH untuk memberikan bantuan, baik tenaga maupun uang atau material, sehingga bangunanya menjadi lebih baik,” kata Karmin, Selasa (11/11/2026).

Sedang cara untuk mendapatkan dana bantuan rehap rumah melalui program rehabilitasi RTLH ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan melalui Dukuh setempat, kemudian diajukan ke kalurahan dan diteruskan ke Pemkab Sleman melalui DPUPKP Sleman. Setelah menerima surat permohonan petugas DPUPKP akan melalukan survey atau cek lokasi.

Baca Juga:
BPKH dan LAZISMU Salurkan Mobil Ambulans Jenazah Senilai Rp 317 Juta di Sleman

“Apabila hasil survey, dinyatakan layak untuk dibantu, data pemohon akan dimasukkan dalam daftar antrian rehab rumah, namun jika tidak memenuhi syarat untuk dibantu, maka permohonanya juga akan ditolak,” tegas Karmin. (Brd)