PASURUAN – Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur 2026 di Kabupaten Ngawi menuai polemik. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Pasuruan mempertanyakan proses verifikasi yang berujung pada terpilihnya hanya dua atlet dari 10 atlet pencak silat yang sebelumnya direkomendasikan untuk mengikuti kompetisi tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah sejumlah orang tua atlet mendatangi Ketua IPSI Kota Pasuruan, Farid Misbah, pada Jumat (9/10/2026) malam. Mereka meminta kejelasan mengenai nasib putra-putri mereka dalam persiapan menuju POPDA Jatim yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
Para orang tua mengaku kecewa lantaran delapan atlet yang telah diusulkan melalui IPSI terancam tidak diberangkatkan. Informasi yang diterima menyebutkan, hanya dua atlet yang akan mewakili Kota Pasuruan karena keterbatasan kuota.
Farid Misbah mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Menurut dia, IPSI sebelumnya telah mengusulkan 10 atlet yang seluruhnya merupakan peraih juara pertama.
“Kalau bicara POPDA, sebenarnya legal standing-nya itu adalah dinas terkait karena kategori pelajar. Tapi begitu ini diserahkan kepada Cabor, saya langsung rapatkan dengan pengurus meskipun dengan keterbatasan waktu. Akhirnya kami menyepakati yang kita usulkan itu sebanyak 10 atlet dan mereka semua adalah yang juara 1,” ujar Farid setelah menerima keluhan para orang tua atlet.
Ia menjelaskan, informasi mengenai pembatasan jumlah atlet baru diterima pengurus IPSI sekitar dua hari sebelum pertemuan dengan para orang tua. Saat itu, pihak Disparpora Kota Pasuruan mengabarkan bahwa hanya dua atlet pencak silat yang akan diberangkatkan.
Namun, Farid mempertanyakan dasar penetapan kedua atlet tersebut. Ia juga mengaku tidak menerima dokumen yang menjelaskan hasil penilaian maupun alasan delapan atlet lainnya tidak terpilih.
“Dua hari yang lalu, pengurus saya itu ditelepon sama Disparpora dan dikabari kalau silat yang diberangkatkan hanya dua. Celakanya dua itu bukan kuota, sudah ada namanya, dan menunjuk nama,” kata Farid.
Ia kemudian mempertanyakan apakah kedua atlet tersebut memang dinilai memiliki kemampuan terbaik dibandingkan delapan atlet lain yang diusulkan IPSI.
“Terus saya tanya sama pengurus saya, ‘kamu terima 2 nama ini ada lampirannya nggak? Kenapa ini hanya 2? Apakah 2 ini menurut mereka ini yang terbaik dari 10?'”
Menurut Farid, pengurus IPSI menjawab tidak menerima lampiran hasil verifikasi dan hanya memperoleh dua nama atlet yang ditetapkan.
IPSI Minta Hasil Verifikasi KONI Dibuka
Untuk memastikan informasi tersebut, Farid menghubungi dinas terkait guna meminta penjelasan mengenai mekanisme pemilihan atlet. Dari komunikasi itu, ia memperoleh informasi bahwa dua atlet tersebut dipilih berdasarkan hasil verifikasi KONI Kota Pasuruan.
Farid menegaskan, pembatasan jumlah atlet karena keterbatasan anggaran dapat dipahami. Namun, menurut dia, keputusan tersebut harus disertai dokumen pertanggungjawaban yang transparan, termasuk hasil penilaian atau scoring tim verifikasi.
“Harusnya yang kita usulkan sepuluh, mau dikirim satu, mau dikirim dua, tentu harus ada laporannya, ada lampirannya, dan minimal ada scoring-nya biar tidak ada kecemburuan, dan ini bentuk pertanggungjawaban tim verifikasi KONI. Apalagi kalau sampai ini ada unsur like and dislike, yang pasti ini akan ribut,” tegasnya.
Ia menilai, keterbukaan hasil verifikasi diperlukan agar keputusan tersebut dapat dijelaskan kepada atlet, perguruan pencak silat, dan para orang tua. Tanpa dokumen penilaian yang jelas, keputusan itu berpotensi menimbulkan kecurigaan serta kecemburuan di kalangan atlet.
Siap Berangkatkan Atlet Secara Mandiri
Di tengah polemik tersebut, IPSI Kota Pasuruan menyatakan siap mencari jalan keluar agar delapan atlet yang tidak masuk dalam daftar pemberangkatan tetap memiliki kesempatan mengikuti POPDA Jatim 2026.
Farid mengatakan, IPSI bersama perguruan pencak silat bersedia membiayai keberangkatan atlet secara mandiri apabila kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran.
“Okelah sekarang anggap saja Disparpora keterbatasan anggaran karena efisiensi, dan kita memahami itu sehingga hanya mampu memberangkatkan 2 atlet saja, namun wajib hukumnya harus ada pertanggungjawaban secara tertulis oleh Tim Verifikator (dalam hal ini adalah KONI) dalam bentuk scoring, sehingga tidak menimbulkan dugaan macam-macam dan kami IPSI jauh lebih mudah menjelaskan kepada atlet, perguruan, maupun wali atlet,” ungkapnya.
Ia menambahkan, IPSI dan perguruan siap memberangkatkan atlet secara mandiri demi menjaga nama baik Kota Pasuruan sekaligus memberikan kesempatan kepada atlet berprestasi untuk bertanding.
Bagi Farid, persoalan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup peluang atlet yang telah berjuang meraih prestasi. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi rencana pemberangkatan tersebut.
KONI dan Disparpora Diminta Beri Penjelasan
Farid menyatakan akan kembali berkomunikasi dengan Disparpora Kota Pasuruan untuk memastikan apakah hasil verifikasi KONI, termasuk dokumen scoring, benar-benar tersedia dan menjadi dasar penetapan dua atlet tersebut.
“Rencana, saya besok akan memastikan dan telepon lagi ke Disparpora. Yang mana Disparpora dibekali nggak sama KONI, khususnya yang tim verifikasi itu scoring-nya. Kalau nggak, mutlak itu salah dan ini akan menciderai reputasi dan melukai para atlet,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Pasuruan melalui Disparpora dapat memfasilitasi pemberangkatan para atlet yang telah diusulkan IPSI, termasuk melalui skema pembiayaan mandiri jika anggaran pemerintah terbatas.
“Saya berharap ini nanti bisa difasilitasi dan disetujui oleh Pemerintah Kota, dalam hal ini adalah Disparpora dan jangan dihalang-halangi lagi. Kalau memang alasan Dinas nggak ada uang nggak ada masalah buat kami, yang penting anak-anak ini bisa berangkat, bisa berkompetisi. Dan kami yakin atas kemampuan atlet-atlet kami,” pungkas Farid.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KONI maupun Disparpora Kota Pasuruan mengenai dasar penetapan dua atlet dari 10 atlet yang diusulkan IPSI. Kejelasan mengenai proses verifikasi, hasil penilaian, serta kemungkinan pemberangkatan atlet lainnya masih menunggu penjelasan dari pihak terkait.
Dengan demikian, transparansi proses seleksi menjadi hal yang perlu diperjelas agar keputusan pemberangkatan atlet POPDA Jatim 2026 dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. (Eko)
