KOTA MALANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang bersama jajaran pengurus DPD PKS Kota Malang bersilaturahmi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang, Sabtu (17/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mempererat ukhuwah, membuka komunikasi, dan membangun sinergi dalam merespons persoalan sosial serta keumatan di Kota Malang.
Dalam pertemuan itu, rombongan PKS menekankan pentingnya masukan dan dukungan ulama dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Salah satu isu yang dibahas adalah usulan moratorium penerbitan izin baru tempat penjualan minuman beralkohol.
PKS berpandangan, keberadaan usaha yang telah mengantongi izin perlu dievaluasi dengan memperhatikan dampak sosial, ketertiban umum, serta perlindungan generasi muda.
Selain itu, PKS turut menyoroti berbagai persoalan sosial, termasuk fenomena LGBT. Menurut PKS, isu tersebut perlu direspons secara bijak dan edukatif, dengan memperhatikan nilai-nilai agama sekaligus menghormati martabat manusia.
Upaya penanganannya, lanjut PKS, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui penguatan keluarga, pendidikan, pendampingan sosial, dan pembinaan masyarakat.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengatakan kunjungan ke PCNU tidak hanya sebatas agenda kelembagaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menjalin komunikasi dan memohon nasihat para ulama.
“Secara pribadi, saya memohon dukungan, doa, dan nasihat dari para kiai serta alim ulama NU agar kami yang mendapat amanah di DPRD dapat menjalankan tugas dengan baik, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mengambil kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi warga Kota Malang,” ujarnya.
Bayu berharap hubungan komunikasi antara PKS dan kalangan ulama dapat terus terjaga, terutama dalam menghadapi persoalan masyarakat yang memerlukan perhatian dan kerja sama berbagai pihak.
Ia menilai pembangunan Kota Malang tidak cukup hanya bertumpu pada kemajuan fisik dan ekonomi. Aspek moral, ketahanan keluarga, serta keharmonisan kehidupan sosial juga perlu mendapat perhatian.
“Kami berharap doa dan arahan para ulama menjadi penguat ikhtiar kami dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan kemaslahatan umat,” pungkasnya. (Junaedi)
