PASURUAN – Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 menempatkan DPRD Pasuruan pada predikat “Sangat Baik”. Capaian tersebut mencerminkan penilaian positif masyarakat terhadap mutu layanan yang diberikan lembaga legislatif daerah itu.
Dalam survei tersebut, DPRD Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai rata-rata 88,82 persen. Penilaian mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari persyaratan layanan, sistem dan prosedur, sikap serta perilaku pelaksana, hingga mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Syamsul Hidayat, menyampaikan rasa syukur atas hasil yang diraih. Ia menilai capaian tersebut merupakan buah dari kerja bersama seluruh unsur di lingkungan DPRD.
“Tentu capaian ini patut kita syukuri bersama. Artinya, penilaian IKM tahun 2025 ini menunjukkan hasil sangat baik. Perlu diketahui, bahwa semua ini hasil dari kerja kolektif antara pimpinan dan anggota DPRD, Sekretariat DPRD, serta dukungan dari masyarakat atas pelayanan yang kita berikan,” ujar Samsul, Kamis (19/2).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil tersebut tidak akan membuat jajarannya berpuas diri. Justru, capaian ini menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan.
“Yang pasti kami tidak boleh berpuas dan hanya berhenti di sini. Ke depan kami akan terus meningkatkan kualitas layanan yang lebih transparan, profesional, akuntabel, dan aspiratif,” tegasnya.
Samsul juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran sebagai bagian dari proses evaluasi berkelanjutan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memperkuat kinerja lembaga legislatif.
“Kritik dan saran perbaikan tetap kami harapkan sebagai energi perbaikan untuk membangun Kabupaten Pasuruan yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Dengan raihan skor 88,82 persen dan predikat Sangat Baik dalam IKM 2025, DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk terus berbenah. Selain meningkatkan kualitas layanan publik, lembaga ini juga memastikan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Eko)
