PROBOLINGGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo kembali menjadi sorotan. Kali ini, temuan ulat atau belatung pada roti yang dibagikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sogaan, Kecamatan Pakuniran, memantik kritik keras dari kalangan aktivis.
Salah satu yang bersuara lantang adalah Noval Yulianto. Aktivis muda tersebut menilai insiden ini bukan kasus pertama, melainkan pengulangan dari peristiwa sebelumnya di SPPG Sidodadi, Paiton, di mana siomay dalam paket MBG juga ditemukan mengandung ulat.
“Miris sekali menu MBG kerap ditemukan ulat. Kami menilai pengawasan lemah dan standar keamanan rendah, termasuk lemahnya kontrol dari Badan Gizi Nasional terhadap SPPG,” tegas Noval, Sabtu (28/2/2026).
Ia menyoroti dugaan longgarnya pengawasan dari Badan Gizi Nasional terhadap operasional SPPG di daerah. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat pengelola dapur dan tenaga gizi kurang serius menjaga higienitas makanan.
Noval juga mengungkapkan beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu. Di antaranya manajemen waktu yang tidak tepat, seperti proses memasak terlalu dini sehingga makanan berisiko basi saat tiba di sekolah. Selain itu, sanitasi dapur dan penyimpanan bahan makanan disebut masih jauh dari standar ideal.
Tak hanya itu, ia menduga adanya penggunaan bahan baku berkualitas rendah demi menekan biaya produksi. Praktik semacam itu, kata dia, bukan hanya menurunkan kualitas gizi, tetapi juga membuka celah kontaminasi makanan.
“Saya berharap dilakukan evaluasi total dan sanksi tegas, bahkan pencabutan izin operasional bagi SPPG yang terbukti melakukan kesalahan. Dampaknya sangat fatal, bisa menyebabkan trauma pada siswa dan kepanikan orang tua,” ujarnya.
Noval bahkan berencana membentuk “Jaringan Kawal MBG” sebagai wadah pengaduan masyarakat di setiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Tujuannya agar warga memiliki saluran resmi untuk melaporkan persoalan terkait program MBG.
Ia juga mengkritik kinerja satgas MBG tingkat kabupaten hingga kecamatan yang dinilai kurang responsif dan tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi.
Sementara itu, Koordinator SPPG Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Handoko, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pada 27 Februari 2026, menyatakan pihaknya telah turun ke lokasi dan melakukan evaluasi.
“Sudah kita laporkan ke kepala regional. Kita sudah evaluasi terkait hal ini, dan kepala SPPG akan evaluasi secara internal,” ungkapnya.
Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa program pemenuhan gizi, yang menyasar anak-anak dan ibu hamil, menuntut standar keamanan pangan yang ketat. Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu mencegah terulangnya insiden serupa di kemudian hari.
