PROBOLINGGO – Salah satu Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, menjadi perhatian publik. Sorotan muncul terkait dugaan ketidaksesuaian kompetensi tenaga ahli gizi yang bertugas, Selasa (8/4/2026).
Sekretaris LBH CAKRA DPC Probolinggo, Noval Yulianto, mengungkapkan bahwa temuan tersebut berdasarkan hasil penelusuran Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo.
Ia menyebutkan, petugas yang mengisi posisi ahli gizi di SPPG tersebut diketahui berlatar belakang pendidikan Kesehatan Masyarakat (Kesmas), bukan dari disiplin Ilmu Gizi sebagaimana mestinya.
“Merujuk pada kebijakan Badan Gizi Nasional, posisi ahli gizi dalam program MBG seharusnya diisi oleh tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan gizi,” ujarnya.
Menurut Noval, ketidaksesuaian ini tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan serta keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat program.
“Pihak SPPG harus diberikan sanksi tegas atas kelalaian ini. Ini menyangkut kualitas gizi dan masa depan generasi kita,” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar perhatian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program strategis nasional. Pengawasan ketat dinilai sangat diperlukan agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
LBH Cakra juga mengingatkan, apabila tidak ada tindak lanjut dari Satgas MBG Kabupaten Probolinggo, pihaknya akan melayangkan laporan resmi ke Badan Gizi Nasional di tingkat pusat.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPG, khususnya dalam penempatan tenaga profesional sesuai kompetensinya.
