SITUBONDO – Proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur di Kabupaten Situbondo mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari LBH Cakra DPC Situbondo.
Ketua LBH Cakra DPC Situbondo, Nofika Syaiful Rahman atau yang akrab disapa Opek, menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan audit tersebut. Namun di saat yang sama, pihaknya juga menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja tim auditor negara.
Menurutnya, perhatian utama kali ini tertuju pada sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai melalui APBD 2025.
Opek menilai audit tidak boleh sekadar menjadi agenda administratif tahunan, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen penegakan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.
“Kami berharap BPK RI Perwakilan Jawa Timur bekerja secara efektif dan tidak pandang bulu. Baik kontraktor pelaksana maupun pihak dinas terkait harus dimintai pertanggungjawaban jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan,” tegas Opek.
Ia juga mengungkapkan bahwa LBH Cakra telah melakukan investigasi mandiri sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat.
Dari hasil penelusuran tersebut, pihaknya mengaku telah mengantongi data awal dan menyiapkan 12 sampel kegiatan infrastruktur yang nantinya akan dijadikan bahan pembanding dengan hasil audit resmi BPK.
“Kami memiliki 12 titik sampel yang nantinya akan kami jadikan indikator perpaduan data. Kami akan lihat, apakah temuan tim kami di lapangan selaras dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK,” tambahnya.
Langkah itu, lanjut Opek, dilakukan untuk memastikan tidak ada ruang bagi pihak tertentu melakukan penyimpangan atau memanfaatkan celah dalam proses pemeriksaan.
Ia berharap perpaduan data dari hasil temuan lapangan dan audit BPK dapat menggambarkan kualitas riil pembangunan infrastruktur di Kabupaten Situbondo.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, Opek masih enggan membeberkan daftar 12 proyek yang masuk dalam pantauan LBH Cakra. Menurutnya, hal itu sengaja dilakukan agar tidak terjadi upaya pengondisian sebelum hasil audit diumumkan.
Keterlibatan LBH Cakra dalam mengawal audit APBD 2025 dinilai menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun para rekanan agar lebih serius menggunakan anggaran publik untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
