LUWU TIMUR – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di SPBU Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, menjadi perhatian setelah video terkait peristiwa tersebut viral di media sosial.
Merespons hal itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bergerak cepat dengan melakukan penelusuran di lapangan. Bersama aparat kepolisian, pihak Pertamina memanggil pengelola SPBU untuk klarifikasi sekaligus memeriksa data transaksi dan rekaman CCTV.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya perbedaan antara informasi yang beredar dengan data di lapangan. Transaksi yang semula disebut mencapai Rp5 juta, ternyata tercatat sekitar Rp500 ribuan.
Sales Branch Manager Sulselbar I Fuel, Mohammad Yoga Prabowo, menyatakan bahwa secara administratif, transaksi tersebut masih tergolong wajar.
“Dari hasil pengecekan awal melalui data transaksi dan CCTV, nilai pengisian berada di kisaran Rp500 ribuan. Klarifikasi juga sudah kami lakukan bersama pihak SPBU dan kepolisian,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).
Meski demikian, investigasi belum dihentikan. Pertamina menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara nilai transaksi dengan kapasitas tangki kendaraan yang terlihat dalam video.
Secara teknis, kendaraan tersebut diperkirakan hanya mampu menampung maksimal 55 liter. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait kewajaran pengisian dan menjadi dasar untuk pendalaman lebih lanjut.
“Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan penyaluran BBM subsidi, kami akan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan,” tegas Yoga.
Di sisi lain, Pertamina memastikan ketersediaan BBM di wilayah Sulawesi Selatan tetap aman dan distribusi berjalan sesuai prosedur.
Area Manager Communication, Relation, & CSR, Lilik Hardiyanto, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.
“Kami mengapresiasi laporan dari masyarakat. Setiap informasi akan kami verifikasi dan tindak lanjuti agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Kasus ini kembali menyoroti kerentanan dalam distribusi BBM subsidi yang kerap menjadi celah penyimpangan. Pertamina menyatakan akan memperkuat pengawasan melalui sistem digital serta pengawasan langsung di lapangan dengan melibatkan aparat penegak hukum.
Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukannya. Jika menemukan indikasi pelanggaran, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Call Center 135.
Hingga kini, proses investigasi masih berlangsung. Publik menunggu hasil akhir untuk memastikan apakah kasus ini sekadar kesalahan persepsi atau mengarah pada praktik penyimpangan yang lebih luas.
