YOGYAKARTA – Di tengah kebijakan “ikat pinggang” akibat merosotnya realisasi belanja daerah tahun 2025, DPRD DIY mendesak pemda setempat untuk tidak membebani rakyat.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto kepada.awak media, Senin (27/4/2026) meminta pemda menjamin tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor serta mendorong pembebasan PBB bagi warga tidak mampu sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM dan sembako.
Eko membeberkan data tren penurunan anggaran yang cukup tajam akibat kebijakan pemangkasan dari pemerintah pusat. Realisasi belanja daerah DIY pada 2024 yang mencapai Rp5,68 triliun, kini turun menjadi Rp4,73 triliun pada 2025.
Ini berarti ada penurunan sekitar Rp949,88 miliar atau 16 persen. Tren penurunan ini diperkirakan masih berlanjut pada 2026. Situasi ini harus disikapi dengan langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tidak terdampak secara signifikan,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
5 Langkah Penyelamatan APBD
Menyikapi keterbatasan anggaran pusat, Komisi A DPRD DIY menawarkan lima langkah penyelamatan agar target pembangunan 2026 dan rancangan 2027 tetap terjaga:
Optimalisasi Aset Daerah: Memberdayakan aset mangkrak atau belum optimal, seperti eks Hotel Mutiara, untuk mendukung pendapatan daerah atau pelayanan publik.
Penguatan Belanja Prioritas: Fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan dukungan sektor pertanian.
Optimalisasi CSR Perusahaan: Mendorong peran swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membiayai infrastruktur dan penanggulangan bencana, berkaca pada keberhasilan koordinasi CSR di Kota Yogyakarta.
Kerja Sama Antardaerah: Memperkuat kolaborasi mitigasi bencana, seperti penanganan dampak Gunung Merapi, guna berbagi beban pembiayaan antardaerah.
Relaksasi Pajak: Menjamin tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan mendorong pembebasan PBB bagi masyarakat miskin.
Menjaga Optimisme dan Kredibilitas
Eko menekankan di tengah pemangkasan ini, kredibilitas pemerintah daerah sedang diuji. Ia mengingatkan bahwa anggaran harus tetap difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan ribuan fasilitas jamban dan perbaikan rumah layak huni.
”Faktanya kemiskinan di DIY itu ada. Anggaran harus tetap difokuskan untuk masyarakat yang kekurangan. Kita tidak boleh membiarkan ada pengangguran baru akibat lesunya belanja daerah,” tegasnya.
Meski situasi fiskal sedang sulit, Eko tetap optimistis pembangunan DIY bisa berjalan melalui kreativitas pendanaan di luar APBD. Ia mencontohkan penggunaan dana CSR yang payung hukumnya (Perda) sudah tersedia sebagai jalan keluar.
”Kita punya pengalaman menghadapi masa sulit seperti gempa 2006 dan erupsi Merapi 2010. Dengan kerja sama yang baik dan penguatan regulasi, DIY pasti bisa melewati tantangan anggaran ini,” pungkas Eko (bams)
