SLEMAN – Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) DPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Quo Vadis Koperasi Desa Merah Putih?” di Laboratorium Alam SMA Kolese De Britto, Trimulyo, Sleman, Sabtu (11/7/2026).
Forum ini menyoroti urgensi kualitas tata kelola di tengah masifnya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai agenda strategis nasional.
Acara yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Y. Gustan Ganda, S.T., ini menghadirkan lima narasumber lintas disiplin ilmu. Mereka membedah masa depan KDMP mulai dari aspek filosofis, kebijakan publik, etika, implementasi ekonomi desa, hingga praktik kelembagaan.
Para pembicara tersebut adalah pakar filsafat Dr. Drs. Bernadus Wibowo Suliantoro, M.Hum., pengamat kebijakan publik Dr. Ag. Subarsono, M.Si., M.A., pakar Ajaran Sosial Gereja Dr. Mateus Mali, CsSR, ahli ekonomi desa Dr. Haryono Subiyakto, M.Si., serta praktisi koperasi Drs. B. Belariantata, M.M.
Dalam diskusi tersebut, ISKA DIY menegaskan bahwa perdebatan mengenai KDMP selama ini terlalu terjebak pada aspek administratif semata, seperti jumlah koperasi yang terbentuk dan besaran modal. Padahal, faktor penentu keberhasilan koperasi yang berkelanjutan terletak pada desain kelembagaan dan kepercayaan sosial (social trust).
”Modal dapat disediakan oleh negara, tetapi kepercayaan hanya dapat dibangun melalui tata kelola yang baik,” demikian poin penting dalam diskusi tersebut. Koperasi sehat dinilai lahir dari institusi yang sehat, bukan dari sekadar besarnya modal.
FGD ini juga menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma pembangunan koperasi, dari yang semula bersifat top-down (program pemerintah) menjadi bottom-up (gerakan ekonomi masyarakat). Dalam hal ini, pemerintah diharapkan memposisikan diri sebagai enabler, fasilitator, dan penjamin ekosistem, sementara kedaulatan serta keputusan strategis tetap berada di tangan anggota.
Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah
Guna memastikan KDMP mampu menjadi pilar demokrasi ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan sesuai Pasal 33 UDI 1945, FGD ISKA DIY merumuskan enam rekomendasi penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan:
Partisipasi Substantif: Melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam pembentukan, pengelolaan, hingga evaluasi koperasi.
Peran Pemerintah sebagai Fasilitator: Menjaga otonomi dan prinsip subsidiaritas koperasi tanpa intervensi berlebih.
Reformulasi Pendidikan Koperasi: Mengarahkan pelatihan pada aspek kepemimpinan, tata kelola profesional, dan transformasi digital.
Sinergi KDMP dan BUMDes: Membangun kemitraan strategis, mengintegrasikan rantai pasok, dan menghindari persaingan tidak sehat.
Sistem Evaluasi Berbasis Kualitas: Mengubah indikator keberhasilan dari sekadar target jumlah menjadi keberlanjutan kelembagaan dan dampak kesejahteraan.
Fondasi Nilai Tradisional: Menjadikan gotong royong, keadilan sosial, dan bonum commune (kesejahteraan bersama) sebagai pilar utama.
Melalui perumusan ini, ISKA DIY menyimpulkan bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih kelak tidak diukur dari seberapa cepat institusi tersebut dibentuk, melainkan seberapa kuat kemampuannya membangun demokrasi ekonomi yang hidup di tengah masyarakat desa (bams)
