KOTA MALANG – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Malang pada Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi perhatian DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang, Senin (13/7/2026).
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, hasil pembahasan LKPJ di masing-masing komisi akan dirangkum dalam bentuk notulen dan resume. Seluruh hasil tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
“Nanti kita diskusikan dengan komisi-komisi. Komisi akan membuat notulen dan resume, kemudian menyusun serta mentabulasi poin-poin penting, lalu diserahkan ke Banggar untuk dibahas lebih lanjut,” kata Amithya.
Menurutnya, tingginya nilai Silpa masih menjadi fokus utama DPRD. Pihaknya ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai penyebab masih besarnya anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau saya masih tetap soal SILPA. Kenapa sisa? Buat apa? Kenapa kok tidak dibelanjakan? Itu yang akan kita dalami,” ujarnya.
Selain menyoroti Silpa, DPRD juga akan mencermati penjelasan Pemerintah Kota Malang terkait kebijakan efisiensi anggaran yang disebut mencakup sekitar 191 program.
Amithya menegaskan, rapat-rapat komisi akan menjadi forum untuk menilai apakah efisiensi tersebut hanya menyasar belanja yang tidak bersifat prioritas atau justru berdampak pada pelaksanaan program dan kebijakan yang semestinya dijalankan.
“Kita akan melihat apa yang diefisiensi. Apakah memang efisiensinya pada hal-hal yang tidak substantif atau justru ada kebijakan maupun program yang tidak terlaksana. Itu baru akan terlihat dalam rangkaian rapat komisi,” pungkasnya.
