MAMUJU — Dialog antara PT Perminas (Persero) dengan masyarakat Botteng, mahasiswa, dan akademisi di Mamuju, Sabtu (5/9/2026), belum menghasilkan kesepakatan. Warga Botteng yang menolak rencana eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) menegaskan sikap mereka tidak berubah.
Koordinator penolakan, Busman Rasyid, menyebut pertemuan tersebut justru semakin mempertegas posisi masyarakat untuk tetap menolak rencana eksplorasi LTJ di wilayah Botteng.
“Hari ini kami telah berdialog dan tetap berlanjut pada poros penolakan rencana Logam Tanah Jarang,” ujar Busman, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Busman, sejumlah tuntutan yang disampaikan masyarakat dalam forum tersebut belum memperoleh jawaban sesuai harapan. Salah satunya terkait permintaan data dan dokumen mengenai rencana kegiatan eksplorasi.
“Hari ini apa yang kami inginkan, kami tidak dapatkan dari poin-poin yang kami sampaikan. Surat maupun permintaan data, setitik pun data hari ini kami tidak dapatkan,” katanya.
Berita Acara Disebut Tak Diterima
Busman juga menyampaikan bahwa PT Perminas disebut tidak menerima berita acara yang dibawa masyarakat. Dokumen tersebut, menurutnya, berisi sikap warga Botteng dalam menyikapi rencana eksplorasi LTJ.
“Bahkan berita acara yang kami serahkan, PT Perminas tidak menerima berita acara kami,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berita acara tersebut memuat komitmen masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup mereka dari berbagai aktivitas yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan warga.
“Berita acara ini menyampaikan sikap masyarakat pada pertemuan kami. Kesimpulan surat ini, kami tetap berada di garis perlindungan masyarakat, melindungi adat istiadat, melindungi ruang hidup masyarakat, pertanian, perkebunan dan sumber kehidupan seperti air dan lain-lain,” katanya.
Selain menolak eksplorasi LTJ, masyarakat juga mengkritisi proses sosialisasi yang selama ini dilakukan PT Perminas di sejumlah lokasi.
Busman menilai sosialisasi yang dilakukan belum memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, terutama menyangkut dokumen dan perizinan yang menjadi dasar kegiatan perusahaan.
“Kami kritik sosialisasi yang dilaksanakan oleh PT Perminas di beberapa titik. Tidak menyampaikan transparansi kepada peserta sosialisasi apa isi berita acaranya,” katanya.
Ia juga mempertanyakan dokumen perizinan PT Perminas yang menurutnya tidak ditampilkan dalam materi presentasi saat dialog berlangsung.
“Tidak diperlihatkan. Pada slide tadi tidak dipaparkan, tidak memperlihatkan izin yang sudah dimiliki oleh PT Perminas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menambah panjang polemik rencana eksplorasi LTJ di Botteng. Sebelumnya, PT Perminas menyatakan kegiatan eksplorasi tetap dilanjutkan, termasuk pengeboran lebih dari 30 titik pada tahap pertama yang diproyeksikan berlangsung hingga 2027.
Sementara itu, masyarakat Botteng menyatakan penolakan akan terus dilakukan. Mereka menempatkan perlindungan ruang hidup, adat istiadat, lahan pertanian, perkebunan, serta sumber air sebagai bagian utama dari sikap mereka.
Perbedaan pandangan tersebut membuat dialog yang digelar di Mamuju belum menghasilkan titik temu. PT Perminas tetap pada rencana eksplorasi, sedangkan masyarakat Botteng mempertahankan sikap penolakan terhadap kegiatan tersebut.
Polemik eksplorasi LTJ di Botteng pun diperkirakan masih akan berlanjut seiring belum adanya kesepakatan antara perusahaan dan kelompok masyarakat yang menolak.
