JAKARTA – Upaya percepatan pendaftaran tanah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia. Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengatakan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya.
Menurut Uunk, hingga saat ini terdapat 132 kabupaten/kota di 26 provinsi yang telah memberikan dukungan berupa pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi masyarakat.
“Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk Din Parunggi saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ia merinci, dari total 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya memberikan pengurangan BPHTB.
Kebijakan ini dinilai mampu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran tanah pertama kali, sekaligus menjadi salah satu faktor pendukung percepatan program pendaftaran tanah nasional.
Uunk menjelaskan, BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemungutan pajak tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan melalui pemerintah daerah, baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pendapatan daerah maupun kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Ia menegaskan, kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat memperoleh kemudahan dalam proses pendaftaran tanah.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk.
Melalui dukungan kebijakan tersebut, percepatan pendaftaran tanah diharapkan semakin optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan tanahnya. (*)











