PASURUAN – Persoalan dugaan penjualan tanah waris tanpa persetujuan seluruh pihak yang mengaku sebagai ahli waris kembali mencuat di Kabupaten Pasuruan. Kali ini, Tiami, warga RT 02 RW 02 Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, melalui tim penasihat hukumnya secara resmi melaporkan seseorang berinisial K ke Polres Pasuruan, Senin (16/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat keterangan dan penjualan tanah waris tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pihak yang mengaku memiliki hak atas objek tanah tersebut.
Tim penasihat hukum Tiami, Solikhul Aris, S.H. dan Irfan Budi Dermawan, S.H., menduga permasalahan ini melibatkan K yang diketahui merupakan saudara atau sepupu dari kliennya sekaligus bekerja sebagai salah satu perangkat Desa Gunung Gangsir.
Objek sengketa tersebut tercatat dalam Buku Letter C Nomor 584 atas nama Djuri Said dan/atau Miskat.
Irfan Budi Dermawan menjelaskan, persoalan bermula ketika pihaknya memperoleh informasi bahwa sejumlah bidang tanah yang tercatat atas nama Djuri Said diduga telah dialihkan atau dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan kliennya.
Untuk memastikan informasi tersebut, tim kuasa hukum kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Buku Letter C sekaligus pengecekan langsung ke lokasi objek tanah.
Dari hasil pemeriksaan administrasi, pihaknya menemukan tiga petak tanah dalam Buku Letter C Nomor 584 atas nama Djuri Said yang menurut catatan mereka belum tercoret, belum tercatat berpindah tangan, maupun belum tercatat telah dijual.
Namun, kondisi di lapangan diduga berbeda dengan catatan administrasi tersebut.
“Pada saat kami memeriksa Buku Letter C Nomor 584 atas nama Djuri Said, terdapat tiga petak tanah yang belum tercoret, belum berpindah tangan, atau belum dijual. Akan tetapi, pada kenyataannya, setelah kami survei di lapangan, tanah tersebut sudah menjadi milik orang lain atau sudah dijual tanpa izin dan tanpa sepengetahuan klien kami,” ujar Irfan Budi Dermawan kepada awak media Portal-Indonesia.net, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, ketidaksesuaian antara catatan administrasi pertanahan dengan kondisi penguasaan tanah di lapangan menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Selain dugaan penjualan tanah tanpa persetujuan, tim kuasa hukum juga menyoroti surat keterangan yang menyebutkan bahwa Miskat alias Djuri Said merupakan orang yang sama.
Menurut Irfan, keterangan tersebut justru menjadi salah satu titik krusial yang dipersoalkan pihaknya. Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Gunung Gangsir, Miskat dan Djuri Said merupakan dua orang yang berbeda dan memiliki hubungan sebagai saudara kandung.
Perbedaan keterangan mengenai identitas pemilik tanah tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama berkaitan dengan dasar penerbitan surat keterangan dan penggunaannya dalam proses administrasi pertanahan.
“Artinya, menurut pemahaman kami, Miskat dan Djuri Said adalah orang yang sama dan identik dengan surat keterangan yang dianggap tidak benar oleh Kepala Desa Gunung Gangsir. Di sinilah awal mula letak kejanggalannya,” ungkap Irfan.
Ia menambahkan, pihaknya menduga terdapat indikasi perbuatan melawan hukum, khususnya terkait pemberian keterangan yang diduga tidak benar serta pengalihan tanah yang menurut kliennya merupakan bagian dari harta peninggalan keluarga.
“Kami menduga adanya indikasi perbuatan melawan hukum terkait pemberian keterangan palsu, serta penjualan seluruh tanah darat milik klien kami sebagai salah satu ahli waris yang sah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irfan menjelaskan bahwa Tiami merupakan cucu dari almarhum Djuri Said. Pihaknya berpendapat bahwa kliennya masih memiliki kepentingan hukum atas harta peninggalan tersebut karena, menurut keterangan kliennya, belum pernah dilakukan pembagian warisan semasa maupun setelah pewaris meninggal dunia.
“Kalaupun posisi klien kami adalah cucu dari almarhum Djuri Said, maka klien kami masih tetap menjadi salah satu ahli waris yang sah dan juga memiliki hak atas tanah tersebut dikarenakan tidak pernah ada pembagian hak waris sampai almarhum Djuri Said meninggal dunia,” tuturnya.
Kedudukan Tiami sebagai ahli waris beserta besaran hak warisnya nantinya perlu dibuktikan melalui dokumen silsilah keluarga, hubungan hukum dengan pewaris, serta ketentuan hukum waris yang berlaku.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian tim kuasa hukum setelah memperoleh informasi bahwa pihak yang diduga membeli tanah tersebut saat ini sedang berupaya mengurus sertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.
Menurut tim kuasa hukum, proses administrasi tersebut perlu dicermati agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru apabila ternyata masih terdapat keberatan atau sengketa mengenai riwayat kepemilikan dan pengalihan hak atas tanah.
Pihaknya berharap seluruh dokumen dasar, riwayat tanah, serta keterangan para pihak yang berkaitan dengan objek tersebut dapat diperiksa secara cermat oleh instansi berwenang.
Atas persoalan tersebut, Tiami melalui tim penasihat hukumnya meminta Polres Pasuruan untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan dengan melakukan penyelidikan secara profesional dan objektif.
Tim kuasa hukum juga berharap seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai keterangan serta diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga persoalan dugaan pemalsuan surat dan pengalihan tanah waris tersebut memperoleh kejelasan hukum.
“Kami berharap agar klien kami bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya serta mendapatkan kembali apa yang sudah menjadi hak-haknya,” pungkas Irfan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pemalsuan surat dan penjualan tanah waris tersebut masih merupakan klaim dari pihak pelapor dan belum merupakan fakta hukum yang telah diputus pengadilan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak berinisial K, Pemerintah Desa Gunung Gangsir, pihak pembeli tanah, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Eko)











