SLEMAN– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan Satuan Pendidikan Ramah Anak di SD Negeri Model Sleman, Kamis (19/11/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari penyusunan profil Kabupaten Layak Anak (KLA), sekaligus untuk melihat implementasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Sleman.
Perwakilan Tim Monev KemenPPPA, Devy Nia Pradhika, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sleman. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keberadaan layanan pemenuhan hak anak yang telah terstandarisasi, termasuk Satuan Pendidikan Ramah Anak.
“SD Negeri Model Sleman menjadi salah satu contoh praktik baik dalam penerapan satuan pendidikan ramah anak,” terang Devy.
Dalam kegiatan tersebut, penilaian dilakukan terhadap sejumlah aspek, mulai dari manajemen layanan, ketersediaan fasilitas, proses pembelajaran, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga keterlibatan dan partisipasi anak di lingkungan sekolah.
Devy menjelaskan, tantangan dalam mewujudkan sekolah ramah anak adalah memastikan terpenuhinya empat hak dasar anak, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Melalui implementasi Kabupaten Layak Anak, diharapkan seluruh anak di Sleman dapat memperoleh layanan yang mendukung pemenuhan hak-haknya sehingga tumbuh menjadi generasi yang tangguh.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, dr. Novita Krisnaeni, menjelaskan bahwa penerapan sekolah ramah anak membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan tidak dapat hanya dilakukan oleh Dinas P3AP2KB.
Ia mencontohkan dukungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui layanan perpustakaan keliling yang hadir di sekolah-sekolah untuk meningkatkan literasi dan minat baca anak. Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman turut mendukung melalui program Si Bulan yang membantu memberikan kemudahan akses transportasi bagi anak-anak yang memiliki jarak sekolah cukup jauh dari rumah.
“Sekolah ramah anak tidak hanya berbicara tentang anak, tetapi juga mencakup sarana dan prasarana serta kompetensi guru. Karena itu, diperlukan dukungan lintas sektor agar lingkungan pendidikan benar-benar aman, nyaman, dan mampu memenuhi hak-hak anak,” jelasnya.
dr. Novita menambahkan, Pemkab Sleman menargetkan seluruh satuan pendidikan, mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP, dapat menerapkan prinsip sekolah ramah anak. Posisi Sleman sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan juga menjadi faktor pendukung dalam membangun ekosistem pendidikan yang ramah terhadap anak.
Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan penerapan Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pemkab Sleman berkomitmen menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak. (Brd)











