SURABAYA – Dewan Pengurus Wilayah Komite Jurnalis Nusantara Independent (DPW KJNI) Jawa Timur menggelar audiensi dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Putut Darmawan, S.E., M.M., Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut membahas pentingnya keterbukaan informasi publik, profesionalisme jurnalistik, serta penyampaian informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.
Audiensi dipimpin Ketua DPW KJNI Jatim, M.A. Kaligis, A.Md., S.H., bersama jajaran pengurus. Selain mempererat silaturahmi, pertemuan ini menjadi ruang komunikasi untuk membangun hubungan kelembagaan yang profesional antara organisasi kewartawanan dan pemerintah.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan pemberitaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga terverifikasi, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan insan pers dinilai penting agar informasi mengenai kebijakan, program, serta pelayanan publik dapat tersampaikan secara jelas.
Putut Darmawan menekankan bahwa komunikasi terbuka dan profesional menjadi bagian penting dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
“Komunikasi yang terbuka dan profesional merupakan bagian penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Kami berharap hubungan baik dengan insan pers dapat terus terjalin sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat tersampaikan secara jelas, akurat, dan bermanfaat,” ujarnya.
Sementara itu, M.A. Kaligis bersama jajaran pengurus KJNI Jatim berharap audiensi tersebut dapat memperkuat komunikasi kelembagaan tanpa mengabaikan tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Menurut KJNI, hubungan yang baik antara pemerintah dan insan pers dapat mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat. Namun, kemitraan tersebut tetap harus berlandaskan etika jurnalistik dan menjaga independensi pers.
Pers tidak hanya bertugas menyampaikan berita, tetapi juga memiliki fungsi edukasi dan kontrol sosial. Melalui peliputan berbasis fakta, verifikasi, serta keberimbangan, pers berperan membantu masyarakat memahami persoalan publik dan membangun sikap kritis terhadap informasi yang beredar.
Di sisi lain, keterbukaan informasi badan publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai kebijakan dan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan pers perlu dibangun melalui dialog terbuka, klarifikasi, serta pertukaran informasi yang saling menghormati. Pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi publik sesuai kewenangannya, sedangkan pers tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara independen, termasuk menyampaikan kritik berdasarkan fakta.
Kemitraan profesional tidak berarti menghilangkan jarak kritis antara pemerintah dan pers. Sebaliknya, hubungan yang sehat harus memberikan ruang bagi pertanyaan, kritik, dan pengawasan sosial tanpa mengurangi kebebasan pers.
Melalui audiensi ini, DPW KJNI Jatim berharap komunikasi dengan Bidang IKP dapat terus berjalan secara produktif. Upaya tersebut diharapkan turut meningkatkan kualitas informasi publik, memperkuat literasi media, serta mendorong masyarakat lebih cermat dalam menerima dan menyikapi informasi.
