PURWOREJO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik secara memadai.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan dan layanan energi nasional masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Data tersebut juga pernah disampaikan Bahlil dalam rapat kerja dengan DPR pada pertengahan Juni 2026.
“Pemerintah harus hadir untuk melayani seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tinggal di desa, dusun, dan wilayah terluar,” kata Bahlil saat kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026).
Bahlil mengatakan, persoalan keterbatasan akses listrik tidak hanya terjadi di kawasan Indonesia timur, tetapi juga masih ditemukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Menurut dia, keberadaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, akses informasi, hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) sebagai bagian dari agenda ketahanan energi nasional.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program Lisdes pada 2026 menjadi sekitar Rp 10,3 triliun.
Sebelumnya, pada 2025 pemerintah telah merealisasikan pembangunan infrastruktur kelistrikan di sekitar 1.361 lokasi desa dan dusun dengan dukungan anggaran Rp 3,6 triliun. Anggaran Lisdes 2026 memang telah disiapkan pemerintah untuk memperluas elektrifikasi ke ribuan wilayah yang belum terjangkau listrik.
Bahlil menjelaskan, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis karena membutuhkan investasi besar untuk melayani jumlah pelanggan yang relatif sedikit.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi dalam penyediaan listrik bagi masyarakat.
“Tugas negara adalah melayani rakyat. Karena itu, daerah-daerah yang belum berlistrik tetap harus dibangun meskipun secara bisnis kurang menguntungkan,” ujarnya.
Bahlil juga mengaku memahami pentingnya akses listrik karena pernah mengalami hidup tanpa penerangan listrik saat kecil di Papua. Ia berharap tidak ada lagi generasi muda Indonesia yang mengalami keterbatasan serupa di masa depan.
Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun yang saat ini belum menikmati layanan listrik dapat teraliri listrik secara bertahap hingga 2029–2030. Target tersebut sejalan dengan arahan Presiden agar pemerataan akses energi dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. (Fzi)
