SIDOARJO — Sejumlah persoalan krusial menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Gedung Lantai 2, Kamis (16/4/2026).
Agenda tersebut mengangkat berbagai isu strategis daerah, mulai dari tingginya angka pengangguran hingga belum optimalnya pemanfaatan Rumah Sakit (RS) Sedati.
Dalam forum itu, perwakilan fraksi menyampaikan kritik terhadap penanganan pengangguran yang dinilai belum maksimal. Mereka menilai upaya pemerintah daerah masih belum mampu menjawab kebutuhan lapangan kerja secara efektif.
Selain itu, kondisi RS Sedati yang hingga kini belum difungsikan secara optimal turut menjadi perhatian serius. Fasilitas kesehatan tersebut dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Tak hanya itu, DPRD juga mengusulkan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Usulan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur, khususnya jalan rusak yang kerap dikeluhkan warga.
Dorongan tersebut muncul karena penanganan perbaikan jalan dinilai masih lambat di sejumlah titik.
Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga tak luput dari evaluasi. DPRD menilai OPD belum bekerja secara sistematis dan responsif dalam menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi momen penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dari Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, kepada Bupati Sidoarjo, H. Subandi.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala BNNK Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, serta Asisten Kabupaten Sidoarjo M. Ainur Rahman.
Dalam sambutannya, Abdillah Nasih menegaskan harapannya agar seluruh aspirasi yang disampaikan DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Besar harapan kami agar setiap bentuk pengaduan dari DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat segera tertangani dengan cepat oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD mendorong langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menuntaskan berbagai persoalan yang ada.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
