PASURUAN – Kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang berdampak langsung ke daerah dinilai menuntut respons cepat dan solid dari pemerintah daerah. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Umum DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Barisan Rakyat Jelata (LPK Barata), Lembaga Perlindungan Konsumen Barisan Rakyat Jelata, Irfan Budi Darmawan, menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara kepala daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang inovatif, adil, serta berbasis data.
Menurut Irfan, peningkatan PAD tidak boleh ditempuh dengan cara instan seperti menaikkan tarif pajak. Sebaliknya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi yang sudah ada tanpa menambah beban masyarakat.
“Fokusnya bukan sekadar menaikkan pajak, tetapi bagaimana memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Eksekutif dan legislatif jangan saling menyalahkan dalam situasi seperti sekarang,” ujar Irfan kepada awak media, Senin (2/3).
Irfan memaparkan lima langkah strategis yang dapat ditempuh Pemkot Pasuruan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pertama, inovasi kebijakan dan regulasi.
DPRD bersama kepala daerah perlu meninjau kembali Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar selaras dengan dinamika ekonomi terkini. Pembaruan objek pajak dan retribusi harus relevan dengan kondisi riil di lapangan.
Selain itu, pemberian insentif pajak seperti keringanan atau pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dinilai dapat mendorong investasi. Langkah ini diharapkan memperluas basis pajak dalam jangka panjang.
Digitalisasi sistem pajak dan retribusi juga menjadi perhatian. Penerapan sistem daring dan real-time untuk pajak restoran, hotel, parkir, serta sektor lainnya diyakini mampu menekan potensi kebocoran.
Kedua, penguatan administrasi dan manajemen pajak.
Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala guna memastikan potensi riil penerimaan daerah. Validasi data menjadi fondasi penting dalam perencanaan target PAD.
Kerja sama dengan pihak ketiga juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pajak harus terus dilakukan agar pengelolaan lebih profesional dan transparan.
Ketiga, optimalisasi aset dan BUMD.
Aset daerah yang belum produktif perlu dikelola secara kreatif, misalnya melalui skema sewa atau kemitraan. Dengan pengelolaan yang tepat, aset dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.
BUMD pun perlu direstrukturisasi agar beroperasi secara efisien dan mampu memberikan dividen signifikan bagi PAD, bukan justru membebani APBD.
Keempat, penguatan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.
Dalam fungsi budgeting, DPRD harus memastikan belanja daerah diarahkan pada program produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara dalam fungsi controlling, pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi perlu diperketat agar target PAD tercapai tanpa kebocoran.
Kelima, mendorong ekonomi lokal.
Sinergi antara UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu diperkuat melalui pola kemitraan. Pertumbuhan sektor ini akan memperbesar perputaran ekonomi daerah sekaligus memperluas basis pajak.
Kurangi Ketergantungan Dana Transfer
Irfan menegaskan, konsistensi dalam menjalankan langkah-langkah tersebut akan membantu daerah meningkatkan kemandirian fiskal. Dengan demikian, ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat ditekan.
Ia pun kembali mengingatkan pentingnya kekompakan antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan fiskal saat ini.
“Intinya, jangan saling menyalahkan. Justru harus bahu-membahu membangun Kota Pasuruan agar lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
