PROBOLINGGO – Pengadaan kendaraan dinas senilai Rp333.200.000 di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menuai sorotan. Perhatian tertuju pada status transaksi yang tercatat sebagai Payment Outside System atau pembayaran di luar sistem dalam data pengadaan melalui penyedia Sun Star Motor.
Berdasarkan data yang ditelusuri, keterangan tersebut tercantum pada kolom tahapan transaksi. Status ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran, dasar hukum yang digunakan, hingga kelengkapan administrasi pertanggungjawaban belanja daerah.
Pengadaan kendaraan dinas melalui metode E-Purchasing pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, penggunaan mekanisme pembayaran di luar sistem tetap membutuhkan penjelasan yang transparan, terutama terkait alasan dan prosedur yang mendasarinya.
Sebab, sistem pengadaan elektronik dirancang untuk memastikan setiap tahapan transaksi dapat dipantau dan ditelusuri. Mulai dari pemilihan produk, pemesanan, penerbitan dokumen transaksi hingga pembayaran, semuanya harus didukung administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan nilai pengadaan mencapai Rp333,2 juta, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai proses pembayaran tersebut. Termasuk dasar yang membolehkan transaksi dilakukan di luar sistem, mekanisme pencatatan keuangan, serta ketersediaan dokumen pendukung untuk kepentingan pengawasan dan pemeriksaan.
Sejumlah aspek lain juga perlu dipastikan, mulai dari kesesuaian harga kendaraan dengan katalog elektronik, spesifikasi barang yang dipesan, ketepatan nilai pembayaran, hingga dokumen serah terima dan administrasi kendaraan dinas.
Ketua Pusat Studi Supervisi dan Advokasi, Achmad, S.H., turut mempertanyakan status transaksi tersebut. Menurutnya, pembayaran di luar sistem tidak semestinya dipandang sebagai persoalan administratif biasa tanpa penjelasan yang terbuka dan dapat diuji.
Ia menilai digitalisasi pengadaan pemerintah seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah potensi penyimpangan, bukan sekadar formalitas dalam proses belanja pemerintah.
“Sangat ironis apabila pemerintah terus mendorong efisiensi anggaran dan digitalisasi pengadaan, tetapi dalam pelaksanaannya muncul transaksi bernilai ratusan juta rupiah dengan status pembayaran di luar sistem. Ini harus dijelaskan secara terbuka. Apakah mekanismenya dibenarkan, bagaimana pertanggungjawabannya, dan apakah seluruh dokumen transaksinya dapat ditelusuri? Jangan sampai digitalisasi hanya berhenti pada proses pemesanan, sementara akuntabilitas pembayarannya justru tidak transparan,” tegas Achmad. Senin (09/11/2026)
Achmad juga meminta BPPKAD Kabupaten Probolinggo membuka dokumen pendukung pengadaan tersebut. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat dapat menguji kesesuaian antara proses pemesanan, mekanisme pembayaran, dan realisasi belanja daerah.
Sementara itu, Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Aris Purwanto, saat dikonfirmasi mengenai status pembayaran di luar sistem, mengarahkan agar persoalan tersebut ditanyakan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian, Erik Subianto.
Erik kemudian menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut menggunakan sumber dana pajak rokok. Menurutnya, proses pembayaran menunggu transfer dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Pengadaan mobil tersebut berasal dari sumber dana pajak rokok. Sehingga proses pembayarannya menunggu transfer sumber dana tersebut dari provinsi. Pada saat pembayaran, proses pengadaan melalui e-Katalog untuk pembayaran secara online sudah kedaluwarsa, sehingga dilakukan pembayaran non-sistem,” ungkap Erik.
