PROBOLINGGO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial (bansos) dengan total anggaran mencapai Rp19 miliar kepada 3.280 penerima manfaat di Kabupaten Probolinggo, Selasa (3/11/2026).
Penyaluran bantuan tersebut dikemas melalui kegiatan Sapa Bansos dan Bakti Sosial Jawa Timur sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
Program ini mencakup sekitar 16 jenis bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat. Di antaranya alokasi keuangan desa, alat dan mesin pertanian (alsintan), zakat produktif, penanganan stunting, bantuan bagi lanjut usia (lansia), serta asistensi untuk penyandang disabilitas.
Gubernur Khofifah mengatakan, seluruh bantuan tersebut dialokasikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
“Ada sekitar 16 item bantuan yang digelontorkan dari total anggaran Rp19 miliar hari ini. Semuanya dibagikan langsung untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ujar Khofifah setelah penyerahan bantuan secara simbolis.
Dalam kegiatan tersebut, Khofifah didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani.
BPJS PBI Dinonaktifkan Harus Melalui Verifikasi Ulang
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani turut memberikan penjelasan mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ia memastikan masyarakat yang terdampak tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, pengaktifan kembali kepesertaan harus melalui proses verifikasi ulang atau restratifikasi sesuai ketentuan desil kesejahteraan penerima bantuan.
“Pelayanan kesehatan tetap berjalan dan mereka berhak mendapatkannya. Namun, bagi warga yang dinonaktifkan harus melalui proses ulang dari awal. Jika mereka masuk dalam desil 6 hingga 10, maka selanjutnya harus mandiri dan tidak lagi ditanggung pemerintah,” tegas Novi.
Gus Haris Perjuangkan Alokasi DBHCHT
Sementara itu, Bupati Probolinggo Haris Damanhuri atau Gus Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap masyarakat di daerahnya.
Menurutnya, penyaluran bantuan sosial tersebut memberikan dukungan bagi berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Selain agenda penyerahan bansos, kegiatan juga diisi dengan penanaman mangrove bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Probolinggo menghaturkan terima kasih atas perhatian Ibu Gubernur. Tadi kita juga melakukan penanaman mangrove; Ibu Gubernur menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap lingkungan,” ungkap Gus Haris.
Di balik agenda tersebut, Gus Haris juga menyampaikan persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah provinsi, yakni pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk daerah penghasil tembakau.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar kedua di Jawa Timur. Namun, alokasi DBHCHT yang diterima daerahnya dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sejumlah kabupaten lain.
Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, menurut Gus Haris, adalah terbatasnya jumlah pabrik rokok di Kabupaten Probolinggo.
“Dibandingkan dengan Kabupaten Pasuruan misalnya, alokasi DBHCHT mereka lebih tinggi karena banyaknya pabrik rokok di sana. Padahal, Probolinggo adalah daerah penghasil tembakau yang cukup besar dengan mayoritas masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani tembakau. Ini yang menjadi atensi kami,” paparnya.
Gus Haris berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut sekaligus mendorong solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.
Ia menegaskan, sektor tembakau masih menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Probolinggo.
“Saya yakin yang hadir hari ini sebagian besar adalah para petani yang menanam tembakau. Hampir mayoritas masyarakat Kabupaten Probolinggo menggantungkan hidupnya dari sektor ini,” pungkasnya.
