YOGYAKARTA – RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta meraih penghargaan bergengsi dari BPJS Kesehatan atas keberhasilannya mengimplementasikan sistem layanan digital terintegrasi. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Dr. Ir. Edwin Aristiawan, M.M., kepada Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dr. Mohammad Komarudin, Sp.A., baru-baru ini.
Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan rumah sakit dalam mengintegrasikan berbagai platform digital, mulai dari Sistem Antrean Online, Sistem Klaim, penerapan E-SEP, Finger Print dan Frista, hingga Bridging Farmasi dan Rekam Medis Elektronik (RME).
Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dr. Mohammad Komarudin, Sp.A., menegaskan transformasi digital ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pasien.
“Bagi kami, integrasi ini bukan sekadar proyek teknologi, tetapi merupakan komitmen menghadirkan perjalanan layanan yang lebih baik bagi pasien, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga penyelesaian administrasi,” tutur dr. Komarudin dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (30/1/2026).
Pangkas Waktu Tunggu Pasien
Sebelumnya, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah mengembangkan sistem antrean online dan RME secara mandiri. Langkah integrasi dengan BPJS Kesehatan ini memperkuat akuntabilitas dan efisiensi layanan, sehingga pasien tidak perlu lagi menghadapi birokrasi yang berbelit.
Penerapan sistem ini berdampak signifikan pada operasional rumah sakit.
Antrean Online: Membuat alur kedatangan pasien lebih tertib dan terencana.
Sistem Klaim & Farmasi: Mendukung proses administrasi yang transparan dan konsisten.
Efisiensi waktu: Pengurangan waktu tunggu secara drastis di area pendaftaran dan apotek.
Ke depan, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta berkomitmen terus memperkuat standar layanan dan koordinasi lintas unit.
“Langkah ini diambil agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh pasien, tenaga kesehatan, maupun pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Dirut Komarudin. (bams)
