PONOROGO – Pemerintah Kabupaten Ponorogo siap mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di tahun 2026.
Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp 22,41 miliar disiapkan untuk mendongkrak roda perekonomian, meningkatkan fasilitas kesehatan, kesejahteraan petani tembakau hingga memperkuat pembangunan di ‘Kota Reog’.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, menjelaskan, dana tersebut disalurkan ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu. Manfaatnya dirancang agar bisa menyasar langsung kebutuhan masyarakat luas.
“Alokasi anggaran ini mencakup sektor kesejahteraan masyarakat, kesehatan, perekonomian, pertanian, hingga penegakan hukum,” jelasnya, (29/10/2026).
Pada sektor kesehatan dan sosial, anggaran difokuskan untuk memenuhi sarana medis serta jaminan kesehatan warga. Sementara di bidang ekonomi dan pertanian, dana ini dipakai untuk pembinaan para petani tembakau serta peningkatan kapasitas industri lokal.
Sejumlah instansi yang dipercaya mengelola dana ini antara lain Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, RSUD Hospitel Bantarangin, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Kominfo hingga Satpol PP Ponorogo.
Selain pemberdayaan ekonomi dan kesehatan, penegakan hukum juga menjadi fokus utama. Satpol PP bersama dinas terkait akan memperketat sosialisasi dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Ponorogo.
Agus mengimbau seluruh OPD pengampu untuk mengawal penggunaan dana ini secara transparan, efektif, dan akuntabel.
“Harapannya, dampak dari program DBHCHT ini benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Ponorogo (penerima manfaat),” pungkasnya. (Adv)
