MAMUJU – Target operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang sebelumnya direncanakan mulai ditempati peserta didik pada 31 Juli 2026, belum sepenuhnya tercapai.
Memasuki akhir Agustus 2026, sejumlah pekerjaan konstruksi di kawasan sekolah masih berlangsung. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan fasilitas utama, termasuk ruang belajar dan asrama, telah siap sebelum peserta didik masuk.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, sebelumnya bahkan menegaskan kesiapan fasilitas merupakan hal yang tidak dapat ditawar.
“Kalau tidak siap, tentu akan mendapat teguran,” tegas Junda saat melakukan peninjauan sebelumnya.
Namun, pada Senin (31/8/2026), Junda kembali meninjau langsung Sekolah Rakyat Terintegrasi di Simboro. Ia didampingi Anna Puspasari, Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan APSA dan ODIF Kementerian Sosial, serta sejumlah pihak terkait.
Dari hasil peninjauan, sebagian fasilitas utama disebut telah tersedia dan dapat difungsikan. Ruang belajar, asrama, tenaga pendidik, serta sejumlah layanan pendukung telah dipersiapkan.
Meski demikian, pembangunan fisik di sejumlah bagian kawasan sekolah masih berjalan.
Situasi ini membuat pemerintah harus memastikan aktivitas konstruksi tidak mengganggu proses pendidikan, terlebih ketika peserta didik mulai berada di lingkungan sekolah dan asrama.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat Mamuju dirancang menampung 270 peserta didik, terdiri atas 90 siswa untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA.
Sebanyak sembilan ruang kelas telah disiapkan dengan kapasitas sekitar 30 siswa per kelas. Selain itu, dua unit asrama disiapkan untuk memenuhi kebutuhan awal peserta didik.
Namun, dalam perkembangan terbaru, jumlah siswa yang akan ditampung diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 450 orang.
Jumlah tersebut terdiri atas 270 siswa baru dan peserta didik dari Sekolah Rakyat perintisan di wilayah Kaluku.
“Walaupun belum seluruh infrastruktur bangunannya rampung, ruang belajar sudah bisa ditempatkan untuk 450 siswa,” ujar salah satu pejabat dalam rapat pemantapan.
Perubahan jumlah peserta didik tersebut otomatis berdampak pada kebutuhan sarana dan prasarana.
Apabila tiga angkatan pada setiap jenjang telah berjalan penuh, kapasitas Sekolah Rakyat Mamuju diperkirakan harus mampu menampung sekitar 1.050 siswa.
Dengan demikian, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada penyelesaian pembangunan yang masih berlangsung. Kapasitas fasilitas juga harus disiapkan agar mampu mengikuti pertumbuhan jumlah peserta didik.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah bersama pihak terkait.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah aktivitas pembangunan yang masih berlangsung ketika sekolah mulai dipersiapkan untuk kegiatan pendidikan.
Pemerintah menyebut fasilitas dasar seperti ruang belajar, asrama, air bersih, keamanan, katering, guru, wali sekolah, dan wali asrama telah tersedia.
Namun, pada tahap sebelumnya, dapur masih bersifat sementara dan pekerjaan fisik secara keseluruhan belum selesai.
Karena itu, Junda meminta agar jalur pekerja konstruksi dipisahkan dari jalur yang digunakan siswa. Pengamanan di sekitar sekolah dan asrama juga diminta diperketat.
“Jangan bergabung antara pekerja dengan siswa, jalannya dipisah. Kemudian pengamanan supaya anak-anak kita tidak terdampak dari proses pembangunan yang sementara berjalan,” tegasnya.
Pemisahan jalur tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko keselamatan selama proses pembangunan masih berlangsung.
Dengan kondisi tersebut, istilah “siap digunakan” perlu ditempatkan secara proporsional. Secara operasional, pemerintah menyatakan fasilitas pendidikan sudah memungkinkan untuk digunakan. Namun dari sisi pembangunan fisik, sejumlah pekerjaan masih belum sepenuhnya selesai.
Target awal 31 Juli 2026 pun telah terlewati.
Kini, tantangannya bukan semata-mata mengejar target waktu, melainkan memastikan proses pendidikan dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan layak di tengah aktivitas konstruksi yang masih berjalan.
Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) masih menunggu penyesuaian kesiapan seluruh pihak dan dipertimbangkan untuk dimulai dalam waktu dekat.
Pemerintah tetap optimistis kegiatan pendidikan tahap awal di Sekolah Rakyat Mamuju dapat segera berjalan. Namun, percepatan pembangunan diharapkan tetap berjalan beriringan dengan jaminan keselamatan dan kenyamanan bagi ratusan peserta didik yang nantinya tinggal dan belajar di kawasan tersebut.
