YOGYAKARTA – Wali Kota Yogyakarta sekaligus Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Hasto Wardoyo, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung menjadi pemilihan melalui DPRD.
Menurutnya peralihan sistem tersebut berisiko menghilangkan emotional bonding atau ikatan emosional antara pemimpin dan rakyatnya yang selama ini terbangun melalui proses pemilihan langsung. Pilkada langsung disebutnya sebagai bukti nyata bagaimana meraih kepercayaan rakyat dengan jalan emotional bonding. “Ada proses panjang berkampanye, bertemu masyarakat secara intens, dan mengenali warga untuk meraih kepercayaan tanpa politik uang,” ujar sosok yang akrab disapa dokter Hasto tersebut, Kamis (8/1/2026).
Belanja Masalah Melalui Dialog
Hasto, yang telah tiga kali memenangkan Pilkada langsung (dua kali di Kulon Progo dan satu kali di Kota Yogyakarta), menilai sistem perwakilan di DPRD tidak menjamin proses yang lebih demokratis. Baginya, turun langsung ke rumah warga adalah cara paling efektif untuk memahami peta permasalahan di lapangan.
Ia mencontohkan program “Satu Kampung Satu Tenaga Kesehatan” di Yogyakarta lahir dari hasil serap aspirasi saat dirinya berkeliling menemui warga. Sentuhan saat turun langsung, berdialog, dan mendatangi rumah warga menjadikan Hasto paham masalah. “Yogyakarta punya jumlah lansia tinggi, maka lahir kebijakan itu. Hasilnya pasti berbeda jika proses politik diwakilkan ke legislatif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasto memperingatkan adanya potensi politik uang (money politics) jika kepala daerah hanya dipilih oleh segelintir anggota DPRD. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga pilihan natural masyarakat dengan cara berpolitik yang bersih.
Rakyat Mampu Pilih Sendiri
Senada, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang juga Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, merefleksikan kematangan demokrasi masyarakat DIY. Ia menyebutkan sejarah pemilihan di DIY, mulai dari level desa hingga RT/RW, selama ini sudah berjalan sangat demokratis.
Eko menekankan kemenangan PDI Perjuangan dalam Pilkada Yogyakarta terakhir adalah buah dari gotong royong dan konsolidasi door to door.
“Ada partisipasi besar dari kader yang bergerak dari rumah ke rumah. Kalau rakyatnya mampu dan bisa memilih sendiri secara langsung, kenapa harus diwakilkan oleh wakilnya?” tanya Eko menjelaskan. (bams)
