MAMUJU — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat menghadapi persoalan serius. Sebanyak 103 dari total 152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa dihentikan sementara operasionalnya akibat tidak memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan.
Kondisi ini memicu sorotan tajam terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Sulbar yang dinilai lambat merespons persoalan mendasar tersebut.
Mayoritas dapur MBG yang disuspend diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Padahal, kedua komponen tersebut merupakan syarat utama untuk menjamin keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat.
Situasi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan sekaligus kurangnya langkah antisipatif dari pihak terkait, meski persoalan sanitasi telah lama disuarakan oleh berbagai pihak.
Sekretaris Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Sulawesi Barat, Irfan Atjo, menegaskan bahwa sanitasi merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan program pangan berskala besar seperti MBG.
“Sejak awal kami sudah mengingatkan bahwa program ini tidak hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga keamanan dan higienitasnya. Tanpa SLHS dan IPAL yang memadai, risikonya sangat besar bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, penghentian operasional ratusan dapur tersebut merupakan konsekuensi dari kurangnya tindak lanjut terhadap peringatan yang telah disampaikan sebelumnya.
“Peringatan sudah berkali-kali disampaikan, namun tidak ditindaklanjuti secara konkret. Akibatnya, program tersendat dan masyarakat menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Lebih jauh, Irfan mengingatkan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak boleh mengabaikan prinsip dasar kesehatan lingkungan. Jika sanitasi diabaikan, program tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
HAKLI Sulbar pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Mulai dari pemenuhan standar sanitasi, pembangunan sistem pengolahan limbah, hingga pelibatan tenaga ahli kesehatan lingkungan dalam proses pengawasan dan pembinaan.
Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi keberlangsungan program MBG. Tanpa pembenahan mendasar, upaya meningkatkan gizi masyarakat dikhawatirkan justru berbalik menjadi ancaman bagi kesehatan publik.
