YOGYAKARTA– Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA memicu diskusi hangat mengenai masa depan demokrasi di Indonesia. Survei tersebut menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, dengan penolakan paling radikal datang dari kalangan anak muda.
Data menunjukkan bahwa 66,1 persen responden secara umum tidak setuju jika Pilkada kembali dipilih oleh DPRD. Namun, angka yang paling mengejutkan muncul pada segmen Generasi Z, di mana tingkat penolakan mencapai 84 persen.
Menanggapi fenomena tersebut, Pius Lustrilanang, yang merupakan Aktivis Reformasi 1998 sekaligus Penulis Buku, menilai angka tersebut adalah peringatan serius bagi stabilitas politik nasional. Menurut sosok yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Antam ini, tingginya penolakan dari Gen Z menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam sumber legitimasi politik.
”Generasi Z adalah generasi yang sepenuhnya tumbuh dalam lanskap pasca-Reformasi. Bagi mereka, pemilihan langsung bukan sekadar mekanisme elektoral, melainkan identitas kewargaan,” ujar Pius dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan bahwa bagi anak muda, wacana Pilkada melalui DPRD bukan dilihat sebagai alternatif kebijakan untuk efisiensi, melainkan sebagai kemunduran simbolik demokrasi.
Krisis Kepercayaan
Pius, yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan demokrasi sejak 1998, menyoroti adanya krisis kepercayaan terhadap institusi perantara. Ia menyebut bahwa di mata anak muda, DPRD sering kali diasosiasikan dengan politik transaksional dan negosiasi elite yang tertutup.
”Ketika akses partisipasi langsung diputus, yang muncul bukan apatisme, melainkan delegitimasi. Gen Z hidup dalam ekosistem digital yang membiasakan mereka untuk terlibat langsung. Politik bagi mereka harus bisa diintervensi dan transparan,” jelasnya.
Belajar dari Krisis Global
Mengutip peristiwa di Sri Lanka dan Bangladesh baru-baru ini, Pius memperingatkan bahwa gerakan yang dipelopori generasi muda memiliki kekuatan besar untuk mengguncang kekuasaan ketika saluran formal dianggap tidak lagi bekerja.
”Mengabaikan fakta bahwa mayoritas Gen Z menolak Pilkada oleh DPRD memang tidak otomatis memicu revolusi, tetapi ia menanam benih delegitimasi. Stabilitas yang dikejar dengan memangkas martabat suara rakyat sangatlah rapuh dan berpotensi menjadi sumber instabilitas itu sendiri,” pungkas Pius. (bams)
