KOTA MALANG – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, , menegaskan pentingnya kepekaan kader partai terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur yang digelar di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Senin (16/02/2026).
Dalam arahannya, Said mengingatkan bahwa partai tidak boleh bersikap pasif ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Menurutnya, setiap kader harus mampu bergerak cepat, terorganisir, dan menghadirkan solusi nyata.
“Ketika rakyat menghadapi persoalan, kader PDI Perjuangan tidak boleh menunggu. Respons harus cepat, terkoordinasi, dan solutif. Partai harus hadir bersama rakyat, bukan sekadar menjadi penonton,” tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah isu yang belakangan banyak dikeluhkan warga. Di antaranya meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), persoalan kepesertaan BPJS PBI yang tidak aktif atau terhapus dari sistem, serta dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem.
Selain itu, tekanan kenaikan harga bahan pokok turut menjadi beban masyarakat. Belum lagi persoalan bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran serta berbagai keluhan terkait layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan.
Rakor tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga forum konsolidasi untuk memperkuat gerak organisasi dalam merespons persoalan di daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, , menyampaikan bahwa seluruh DPC di Jawa Timur diminta membangun sistem respons cepat yang terintegrasi dengan fraksi DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan.
Menurutnya, penanganan persoalan masyarakat harus dilakukan secara sinergis melalui konsep “tiga pilar”, yakni struktur partai, legislatif, dan eksekutif.
“Penanganan persoalan rakyat harus dilakukan secara kolaboratif antara struktur partai, legislatif, dan eksekutif sebagai satu kesatuan gerak tiga pilar,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mendorong pembentukan Call Center Tiga Pilar di daerah-daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP. Layanan tersebut dirancang sebagai pusat pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Setiap unsur tiga pilar—mulai dari pengurus DPC, anggota Fraksi PDIP DPRD, hingga kepala daerah atau wakil kepala daerah—diwajibkan mempublikasikan nomor layanan aktif sebagai kanal resmi pengaduan.
Laporan yang masuk ditargetkan dapat ditindaklanjuti secara kolaboratif dalam waktu maksimal empat jam sejak diterima.
Melalui skema tersebut, partai berharap kehadiran kader di tengah masyarakat tidak sebatas simbolik, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya. Respons yang cepat dan terukur diyakini dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kader partai di daerah. (Junaedi)
