PROBOLINGGO – Polemik temuan ulat dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di PAUD Tahzibun Nasyiin, Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, berbuntut panjang. Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, dinilai sejumlah pihak tidak tegas menyikapi persoalan tersebut.
Saat dikonfirmasi pada Jumat (27/2/2026), Ugas menegaskan bahwa struktur Satuan Tugas MBG tidak hanya berada di tangannya seorang diri. Menurutnya, satgas memiliki jajaran hingga tingkat kecamatan.
“Satgas itu bukan saya saja. Saya punya tim sampai jajaran camat. Tugas Satgas hanya memfasilitasi dan melakukan monitoring serta evaluasi. Kalau ada pelanggaran, kami melaporkan ke Satgas Provinsi. Kasus tersebut sudah saya laporkan ke provinsi,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa Satgas MBG di tingkat kabupaten tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi atau menutup SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Kewenangan tersebut, kata dia, berada pada Koordinator SPPG yang berada di bawah komando Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi Mas Pujo selaku koordinator SPPG,” tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah, Koordinator SPPG Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Handoko, menyampaikan bahwa pihaknya telah turun langsung melakukan peninjauan ke lokasi kejadian. Hasil evaluasi tersebut, menurutnya, sudah dilaporkan kepada kepala regional.
“Sudah kami laporkan ke kepala regional. Kami juga melakukan evaluasi, dan kepala SPPG akan menindaklanjuti secara internal,” jelas Pujo.
Pernyataan Ugas yang menekankan bahwa Satgas bukan hanya dirinya, memicu kritik dari masyarakat. Aktivis Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri, menilai sikap tersebut terkesan menghindari tanggung jawab sebagai ketua satuan tugas.
Menurut Syaiful, Satgas MBG seharusnya memegang peran sentral dalam koordinasi lintas sektor, verifikasi data penerima, pengawasan keamanan pangan di dapur SPPG, hingga evaluasi berkala terhadap standar gizi.
“Kalau mengatakan bukan hanya dirinya semata, itu terkesan melempar tanggung jawab dan seolah tidak mampu menjalankan fungsi sebagai ketua,” tegasnya.
Ia menambahkan, temuan ulat dalam makanan yang dikonsumsi anak usia dini bukan persoalan sepele. Peristiwa tersebut dinilainya sebagai bukti lemahnya sistem pengawasan keamanan pangan dalam program yang menyasar kelompok rentan.
“Ini bukti pengawasan tidak berjalan optimal. Anak-anak justru menjadi korban. Kami menilai ini bentuk kelalaian serius yang tidak bisa dianggap biasa,” katanya.
Syaiful memastikan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut. Ia juga berencana melayangkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.
“Kami tidak akan diam. Ini menyangkut keselamatan dan hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang layak dan aman,” pungkasnya.
