SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Aula Bappeda Sleman, Selasa (31/3/2026) kemarin. Tujuanya untuk menyelaraskan prioritas pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Sleman.
Dengan pertimbangan itu, maka kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Pejabat di lingkungan Pemkab Sleman, jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Sleman, perwakilan masyarakat dan unsur akademisi. Sedang pelaksanaanya dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Danang Maharsa mengatakan bahwa Musrenbang RKPD ini sangat penting untuk diikuti oleh berbagai pimpinan lembaga se kabupaten Sleman. Sebab forum ini merupakan bagian yang sangat strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penghubung antara visi pembangunan jangka panjang dan menengah daerah dengan implementasi program dan kegiatan di lapangan,” jelasnya.
Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan adanya keterkaitan, konsistensi, dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.
Sementara tema yang diusung pada pembangunan Kabupaten Sleman pada tahun 2027 adalah “Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Transformasi Digital Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas”.
Danang menyebut pemilihan tema ini merupakan respons atas dinamika global, nasional, maupun lokal yang menuntut kita untuk terus beradaptasi dan berinovasi.
“Transformasi digital saat ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Digitalisasi telah mengubah cara kita bekerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Sleman berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor, baik dalam pelayanan publik, penguatan UMKM, pendidikan, maupun tata kelola pemerintahan,” katanya.
Mengenai tantangan yang terjadi saat ini, yaitu efisiensi anggaran, Wabup Danang menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak menjadi alasan penurunan kualitas pelayanan publik, apalagi ketimpangan pembangunan.
“Kita harus upayakan pembangunan melalui perencanaan yang adaptif, transformasi digital dan inovasi agar efisiensi tetap menjaga kinerja. Kita harus memastikan bahwa pembangunan yang kita laksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan daya saing daerah,” pungkasnya. (Brd)
