MAMUJU – DPRD Kabupaten Mamuju menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan bersama sejumlah pemangku kepentingan pada 30 Maret 2026, DPRD menilai berbagai persoalan strategis di daerah tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh pemerintah kabupaten saja. Diperlukan dukungan terintegrasi dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat agar program pembangunan berjalan optimal.
“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten saja. Harus ada dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat. Kuncinya ada pada sinergi dan kolaborasi semua pihak,” tegas perwakilan DPRD Mamuju.
Selain menyoroti pentingnya sinergi, DPRD juga memberikan perhatian khusus pada aspek pengawasan pembangunan, terutama hingga ke tingkat desa. Penguatan fungsi kontrol dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam upaya tersebut, DPRD mendorong kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk melalui program Jaksa Garda Desa yang diinisiasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Program ini diharapkan mampu mengawal pelaksanaan pembangunan desa agar lebih transparan dan meminimalkan potensi penyimpangan.
DPRD Mamuju menilai bahwa koordinasi yang solid antara unsur legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya.
Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi lintas sektor. DPRD Mamuju menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mengawal arah pembangunan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
