SLEMAN – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, meninjau langsung proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat Kabupaten Sleman di Pendopo Parasamya, Kamis (30/4/2026).
Hadir mendampingi, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, dan jajaran.
Tinjauan ini merupakan bagian dari rangkaian program perluasan piloting digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bertujuan untuk menguji kesiapan infrastruktur serta akurasi data di tingkat daerah sebelum diterapkan secara nasional.
Dalam kesempatan tersbut Dirjen Kependudukan dan Catatan Cipil Kemendagri, Teguh Setyabudi mengapresiasi capaian aktivasi IKD di Sleman yang telah mencapai angka 19,45 % dari total wajib KTP. Dengan capaian ini, Teguh berharap masyarakat Sleman semakin mudah dalam mengakses layanan publik, meningkatkan keamanan data, hingga mempercepat verifikasi data secara online.
“Saya mengapresiasi dan berterimakasih atas pelayanan Adminduk Kabupaten Sleman yang bagus. Bahkan setidaknya untuk perekaman KTP-el di Dukcapil Sleman itu sudah 99,8%,” ungkap Teguh.
Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa layanan digital nasional tidak hanya dilatarbelakangi masalah efisiensi, tetapi juga untuk menunjang ketepatan sasaran layanan, termasuk terkait penyaluran bantuan sosial. Dengan begitu, diharapkan dapat terwujud transparansi data dan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan, program ini menjadi langkah penting bagi Kabupaten Sleman yang terpilih menjadi salah satu lokasi piloting nasional. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai arahan Presiden RI agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.
“Negara yang tidak mengikuti perkembangan digital pasti akan tertinggal dengan negara lain. Karena saat ini digitalisasi di setiap negara tidak bisa dihindari di dalam kondisi bentuk pelayanan apa pun di masyarakat,” jelas Danang.
Dengan penerapan skema Digital Public Infrastructure (DPI), Danang berharap digitalisasi bansos ini dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan data pribadi yang sering menjadi kekhawatiran masyarakat.
“Saya berharap Sleman nanti bisa terus running menyelesaikan digitalisasi bansos berbasis DPI ini, sehingga pelayanan ini bisa memudahkan masyarakat. Dan tentunya juga menghindari hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan kita. Karena saat ini banyak masyarakat yang khawatir kemudahan akses terhadap data pribadi ini bisa disalahgunakan,” tegasnya. (Brd)
