PALEMBANG – Pemerintah pusat kembali memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan pengendalian karhutla menjadi prioritas nasional yang harus ditangani secara terpadu dan cepat.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla 2026 di Palembang, Rabu (6/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meresmikan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Desk koordinasi itu diaktifkan kembali guna memperkuat sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, hingga evaluasi kebijakan penanganan karhutla secara nasional.
“Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga titik minimal, bahkan menuju zero karhutla,” kata Djamari.
Ia menyebut Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi akibat karakteristik lahan gambut dan riwayat kebakaran berulang setiap musim kemarau.
Apalagi, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, awal musim kemarau di Sumsel diperkirakan datang lebih cepat pada Mei 2026 dengan kondisi cuaca lebih kering dan puncak kemarau terjadi pada Agustus mendatang.
Karena itu, Menko Polkam meminta seluruh kepala daerah, Forkopimda, dan pemangku kepentingan di daerah rawan segera mengaktifkan posko siaga, patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, hingga kesiapan personel dan peralatan.
“Jangan menunggu api membesar. Semua daerah rawan harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kelompok tani, relawan, hingga media massa ikut aktif melaporkan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebut tren luas karhutla nasional terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, pada saat El Nino 2015 luas lahan terbakar mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Angka itu turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, lalu 1,1 juta hektare pada 2023.
“Ini menunjukkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah semakin baik,” ujarnya.
Senada, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat peduli api.
Dalam apel tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan perlengkapan Satgas Darat, termasuk drone untuk mendukung deteksi dini titik api.
“Untuk sementara di Sumatera Selatan, dukungan awal yang kami siapkan adalah dua helikopter water bombing,” ujar Suharyanto.
Apel kesiapsiagaan nasional itu turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Dudung Abdurachman, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Gubernur Sumsel Herman Deru.
