JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan langkah transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) di lingkungan Kantor Pertanahan (Kantah) seluruh Indonesia. Fokus utama perubahan ini adalah membangun pola kerja yang lebih efektif melalui pendekatan berbasis kewilayahan.
Langkah tersebut dibahas dalam forum daring yang diikuti jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Senin (11/05/2026).
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa perubahan organisasi harus mampu menjawab tantangan pelayanan pertanahan di Indonesia yang memiliki karakter wilayah sangat beragam.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Ossy.
Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih menggunakan pendekatan tematik, yakni pembagian tugas berdasarkan fungsi teknis layanan seperti survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan dan pemberdayaan, pengadaan tanah, hingga pengendalian serta penanganan sengketa.
Menurut Ossy, pola tersebut selama ini memang menopang pelayanan teknis, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan lapangan yang berkembang dinamis.
Ia mencontohkan, suatu wilayah yang tumbuh pesat karena investasi akan menghadirkan tantangan baru, mulai dari meningkatnya kebutuhan sertipikasi tanah, penataan ruang, hingga potensi konflik agraria. Dalam konteks seperti itu, pemahaman kewilayahan dinilai menjadi faktor penting.
“Pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja, bukan hanya penguasaan fungsi teknis semata,” jelasnya.
Melalui model OTK berbasis kewilayahan, Kementerian ATR/BPN menilai akan ada sejumlah manfaat strategis. Di antaranya memperkuat pemetaan persoalan di lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini terhadap konflik pertanahan, hingga mendukung integrasi pelayanan berbasis data digital dan spasial.
Transformasi ini juga sejalan dengan arah modernisasi layanan pertanahan nasional yang tengah dikembangkan pemerintah.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Tidak lagi dilihat secara sektoral, tetapi menyeluruh. Semua harus memahami wilayah kerja secara utuh,” tegas Ossy.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya pembagian tugas dan fungsi yang lebih jelas, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurutnya, struktur organisasi yang tepat akan menentukan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi fondasi dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Harapan kita tentu memberikan pelayanan terbaik, berkualitas, sekaligus mendukung pengembangan SDM,” pungkasnya.
Transformasi OTK ini menjadi salah satu langkah strategis Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memperkuat tata kelola kelembagaan menuju pelayanan pertanahan yang lebih cepat, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
